JAKARTA - Cawapres 02 Sandiaga Uno mengusulkan agar wisata halal di Bali dikembangkan. Usul tersebut disambut baik oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti menilai secara hukum tak ada yang salah dengan pengembangan wisata halal tersebut. Lebih dari itu, adanya wisata halal dipandang sebagai jalan untuk menarik wisatawan muslim, khususnya dari kawasan Arab.

"Secara legal, seharusnya tidak perlu ada penolakan masyarakat. Di tengah usaha pemerintah Indonesia menggalakkan pariwisata, ide mendirikan hotel halal itu justru positif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya wisatawan muslim," ujar Mu'ti saat dihubungi detikcom, Rabu (27/2/2019).
"Sejak kunjungan Raja Salman ke Bali, persepsi masyarakat Arab terhadap Indonesia menjadi positif dan meningkatkan minat wisatawan mancanegara dari negara-negara Arab untuk berkunjung ke Indonesia, terutama Bali," jelasnya.

Menurut Mu'ti, pendekatan yang dipakai seharusnya bukan secara agama, melainkan pasar. Dia pun mencontohkan bagaimana Thailand, Jepang, hingga Malaysia telah menerapkan wisata halal.

"Karena potensi wisatawan Arab yang tinggi, Thailand, Jepang, Malaysia, beberapa negara lainnya sudah membuka wisata halal. Pendekatan yang dipakai harusnya pasar, bukan agama. Jadi tidak seharusnya menjadi pro dan kontra," tutur Mu'ti.

Dia pun yakin adanya wisata halal tak akan berdampak negatif kepada jumlah wisatawan dari negara-negara barat yang berkunjung ke Bali.

"Tidak ada masalah. Kan tidak mengubah pariwisata yang sudah ada. Hanya memberi opsi bagi wisatawan yang ingin menikmati kenyamanan Bali, baik secara pelayanan maupun keindahan alam," jelasnya.
Direktur relawan BPD Prabowo-Sandi Bali Fabian Andrianto Cornelis mengatakan ide Sandiaga itu bukan untuk mewujudkan wisata halal dengan model syariah. Dia menyebut usulan wisata halal itu berupa panduan lokasi musala atau masjid ataupun restoran halal di Pulau Dewata.

"Bali ini kan sebagai daerah tujuan wisata, yang dimaksud wisata halal bukan wisata syariah. Wisata halal itu sebagai panduan, supaya bisa dapat makanan yang halal buat mereka, karena masyarakat ini nonmuslim. Tapi kita sebagai destinasi wisata harus bisa menyerap pangsa pasar," tutur Fabian via telepon, Selasa (26/2).
Bagi para penghuni Bali, ide Sandi tersebut dianggap keliru. Komisi II DPRD Bali yang membidangi pariwisata mempertanyakan pengertian 'wisata halal' yang dicetuskan cawapres 02 Sandiaga Uno. Ketua Komisi II DPRD Bali I Ketut Suwandi mengatakan, tanpa branding wisata halal, angka kunjungan wisatawan domestik ataupun mancanegara dari negara muslim ke Bali tetap tinggi.

nasional