okezone.com

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sejak 6 Februari 2018 menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 279 Tahun 2018 yang isinya membentuk tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan/gedung dan perumahan.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Asbang) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, bakal memeriksa seluruh gedung di Ibu Kota. Hal tersebut untuk memastikan pengelolaan sumur resapan berjalan dengan baik.

"Semua gedung, termasuk hotel. Kan kemarin yang didatangin Pak Gubernur, hotel, mal juga termasuk," kata Gamal di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Gamal menjelaskan, akan ada 80 gedung yang akan disidak hingga 21 Maret 2018. Namun, ia belum bisa menjelaskan progres pengecekan gedung yang telah diperiksa, karena hal tersebut akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta pada Jumat, 16 Maret 2018.

"Sehari kan 10 gedung (yang diperiksa). Daftarnya enggak hafal. (Hasilnya) kita rekap dulu nanti rencananya hari Jumat mau kita laporin ke Pak Gubernur hasil sementara," paparnya.

Soal sanksi, lanjut Gamal, gedung-gedung yang melanggar akan diberi pemberitahuan terlebih dulu. Hal itu dilakukan agar seluruh gedung di Ibu Kota mematuhi aturan terkait sumur resapan.

"Sanksinya yang pertama kita pemberitahuan dulu dong, kan Pak Gubernur bilang tujuannya bukan mau menghukum tapi lebih pada yang terpesankan dulu, meassege kan gitu. supaya 'hey semua gedung-gedung ikutin aturan dong, kan gitu," pungkasnya.

(Okezone.com)