Namun, keputusan tersebut, menurut Hendri harus segera dibuktikan dengan tindakan nyata dari sang Kepala Negara dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah kian parah.

"Kita tunggu saja apakah ada hal yang langsung dilakukan Presiden? Namun niat cepat kembali ke Indonesia patut diapresiasi," ucap pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Selasa (27/10/2015) malam.

Hendri menambahkan, keputusan Jokowi untuk pulang cepat akan menjadi sia-sia bila dirinya tidak langsung melakukan tindakan kongkret dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia tertutup kabut asap.

Bahkan, Hendri menyebut keputusan kembali ke Tanah Air secara prematur akan sia-sia belaka dan cenderung hanya menampilkan pencitraan kepada masyarakat bila Presiden Jokowi tak bergerak cepat.

"Kalau nanti saat tiba di Indonesia tidak melakukan apa-apa maka itu pencitraan," tegas Hendri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membatalkan sejumlah agenda ke Silicon Valley, San Fransisco, AS. Pembatalan itu karena dirinya memutuskan untuk pulang lebih cepat guna memantau penanganan kabut asap.

Jokowi mengaku telah menelefon Menteri Koordinator Bidan Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan untuk meng-update perkembangan jumlah titik api (hotspot). Dan, terbukti hotspot terbanyak ada di Sumsel dan Kalteng. Kalteng berjumlah 366 hotspot, Sumsel 146 dan sejumlah lokasi lainnya.

Banyaknya keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan dampak kesehatan dari bencana asap, menjadi salah satu penyebab dirinya memutuskan membatalkan kunjungan ke West Coast dan kembali ke Indonesia. Berdasarkan jadwal, kunker Jokowi ke negeri Paman Sam tersebut sejatinya berlangsung pada 25-28 Oktober.