Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, mengeluhkan putusan tersebut. Pasalnya, putusan itu pada tahun 2012 pernah dibatalkan oleh MK sendiri. Lantas kata dia, kenapa lembaga yang dikepalai oleh Arief Hidayat tersebut tiba-tiba mengubah putusannya.

"Putusan MK ini belakangan kontroversi, mungkin pakai kacamata kuda, ini kan jadi putusannya seperti bola ping pong, jadi bolak balik (pernah dibatalkan sekarang disahkan)," ujar Masinto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melihat saat ini tugas presiden amatlah rumit, serta banyak urusan-urusan kenegaraan yang lebih penting. Oleh karena itu, dia meminta agar pemeriksaan tersebut tak lagi harus izin kepala negara.

"Izin kembali kepada presiden ini akan memperumit birokrasinya, karena peraturan di sana ngejelimet (rumit), dan kasihan juga presidennya," tegasnya.

Sebelumnya, Hakim MK Wahiduddin Adams memutuskan penegak hukum jika ingin memeriksa anggota DPR harus mendapat izin presiden. Dengan begitu, tak berlaku lagi aturan yang menyebut pemberian izin dapat memeriksa berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Putusan ini bertentangan dengan yang dimohonkan para pemohon, yang menginginkan aturan dalam pemeriksaan anggota DPR tidak perlu mendapatkan izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun, MK memutuskan lebih dari itu, yakni izin harus diterbitkan presiden.

Dia juga berpendapat, pemberian izin dari MKD akan sarat kepentingan. Sebab, kata Wahiduddin, anggota MKD merupakan bagian dari anggota dewan itu sendiri.