JAKARTA - Rohaniawan sekaligus tokoh dan budayawan Indonesia, Franz Magnis Suseno masuk menjadi bagian dalam tim pemantauan kasus Novel Baswedan yang dibentuk oleh Komnas HAM.

Magnis mengungkapkan, masuknya Ia dalam tim tersebut lantaran melihat kasus yang menimpa penyidik senior KPK telah masuk hari ke-333 tak kunjung menemukan titik terang.

"Saya sendiri terdorong untuk ikut dalam tim ini melihat angka (hari) 333, ini kan bulan April tahun lalu terjadi suatu tindak kriminil,'' kata Magnis di Kantor Komnas HAM, Jumat, (09/03/2018).

Magnis mengungkapkan, dalam kasus Novel dirinya melihat ada dua poin penting, yang pertama bahwa kasus penyiraman dengan menggunakan air keras merupakan suatu tindakan yang kotor dan perlu diberantas.

"Kedua mengingat Novel Baswedan itu amat aktif dalam pemberantasan korupsi tidk mustahil bahwa serangan itu adalah untuk mengintimidasi seorang yang mau memberantas korupsi ini secara kasar," ungkapnya.

"Kalau umpanya di dalam masyarakat terjadi kesan bahwa kejahatan ganda itu tidak ditindak betul karena ada kepentingan apa belakang, itu kan pelanggaran HAM termasuk disutu Komnas HAM mengajak saya, dalam hal ini kami berharap betul ini semua dibikin sejelas-jelasnya," paparnya.

Sementara itu, anggota tim pemantauan kasus Novel, Choirul Anam yang juga sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian mengungkapkan, kasus Novel diterina oleh Komnas HAM, secara resmi di pengaduan Komnas HAM yang dilakukan oleh isteri dari Novel Baswedan.

"Nah karena kasus ini mendapat perhatian publik yang luas terus komunikasi kepada orang baik langsung maupun tidak langsung kepada Komnas HAM, makanya Komnas HAM memberikan perhatian terhadap kasus ini, makanya kasus ini didiskusikan di sidang paripurna dan komnas ham membentuk tim ini,'' ungkapnya.

Jadi, katanya, memang pemantauan yang berdasarkan sidang paripurna karena memang ada suatu yang dianggap perhatian, salah satunya perhatian publik sangat kuat untuk menyelesaikan kasus ini. Oleh karenanya ini tidak diampu sendiri oleh Komnas HAM tapi juga ada publik representasinya ada romo Magnis, Bivitri, dan mba Alissa.

"Tujuan utamanya memang mepercepat prosesnya dan menuju keadilan yang imparsial dan dalam koridor HAM, Nah Kami bekerja dalam UU dalam sekema HAM karena ini kasus yang mendapat perhatian publik besar dan ini dilahirkan lembaga lembaga formal untuk itu semua pihak yang mendapat rekomendasi harus mematuhinya," pungkasnya.

(okezone.com)