Saat Ini Bukan Zamannya Presiden Takut Dikritik

Selasa, 04 Agu 2015 15:14

Okezone

Wakil Ketua DPR Fadli Zon

JAKARTA-Penolakan atas wacana pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden terus bermunculan dari pimpinan DPR.

Setelah Setya Novanto dan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon pun kini juga ikut bersuara.

Bagi Fadli, pengajuan kembali pasal tersebut merupakan bentuk kemunduran hukum di Indonesia. Pada tahun 2006, 'pasal karet' itu sudah pernah dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pasal karet itu sudah pernah dibatalkan MK karena tak jelas batasannya dan justru malah menimbulkan ketidakpastian hukum," ungkap Fadli saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (4/8/2015)

Jika tetap diteruskan, kata Fadli, sama halnya Jokowi menentang keputusan yang dikeluarkan oleh MK.

"Presiden harus taati keputusan MK. Saya khawatir Pak Jokowi belum baca keputusan MK tersebut? Atau malah tidak tahu rancangan usulan pemerintah ini?," sebutnya.

Kunjungan Kenegaraan Presiden Turki

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian meminta agar usulan tersebut dicabut. "Saat ini bukan zamannya lagi Presiden takut dikritik atau diprotes oleh civil society, media, intelektual, mahasiswa atau masyarakat umumnya," tukasnya.

(okezone.com)

nasional

Berita Terkait

Sabtu, 02 Mei 2026 22:26

Salurkan Beasiswa Nasional, Langkah BNI Dukung Pemerataan Pendidikan

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sejalan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional (Har

Sabtu, 02 Mei 2026 22:24

Harga BBM BP dan Vivo Naik Jadi Rp30.890 per Liter di Mei 2026, Pertamina Kapan?

JAKARTA - Harga BBM di SPBU swasta seperti Vivo dan BP naik pada 1 Mei 2026. SPBU Vivo dan BP kompak menaikkan harga BBM menjadi Rp30.890 per liter.Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Pl

Sabtu, 02 Mei 2026 22:21

Menko Yusril Tegaskan Fungsi Komnas HAM Tak Bisa Diambil Pemerintah

JAKARTA �" Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa posisi Komnas HAM harus diperkuat. Ia menilai fungsi pengawasan dan penegak

Sabtu, 02 Mei 2026 22:05

23 Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat, Ketahuan Pakai Visa Nonprosedural

JAKARTA �" Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menunda keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia yang menggunakan visa nonprosedural. Kali ini, sebanyak 23 orang dicegah berangkat saat hen

Sabtu, 02 Mei 2026 22:03

May Day di Jakarta, Ratusan Aktivis hingga Pejabat Negara Serukan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA - Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.Kegiatan te

komentar Pembaca