JAKARTA - Cawapres Sandiaga Uno mendapat penghadangan dari pihak yang diduga relawan Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Banyuwangi. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga menilai penghadangan itu sebagai bentuk 'pembegalan' demokrasi.

"Ini adalah tindakan 'pembegalan' terhadap demokrasi," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Suhud Alynudin kepada wartawan, Selasa (19/3/2019).
Suhud mengatakan, penghadangan kampanye jelas bertentangan dengan undang-undang. Mengingat setiap kandidat berhak berkampanye ke seluruh wilayah Indonesia.

"Penghadangan kampanye jelas bertentangan dengan UU dan peraturan yg berlaku. Karena Capres berhak untuk berkampanye di seluruh wilayah NKR. Jika itu betul dilakukan oleh pendukung 01 harus ada imbauan dan penyadaran dari pihak terkait untuk belajar menghormati proses demokrasi," tuturnya.

Politikus PKS itu meminta pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap aksi penolakan tersebut. Sebab, tindakan itu memicu kegaduhan di masyarakat.

"Kami juga meminta aparat untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang menjadi otak penolakan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan capres/cawapres. Karena hal ini berpotensi memicu kegaduhan di masyarakat. Sebelum munculnya kegaduhan di masyarakat perlu dilakukan pencegahan sejak awal," kata Suhud.

"Kami mengajak semua pihak menghadapi Pemilu 2019 ini dengan damai dan suka cita," imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Sandiaga mendapat penghadangan dan penolakan saat akan bertemu dengan pendukungnya di Pasar dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar. Dengan terpaksa, aktivitas kampanye Sandiaga terpaksa dilakukan di Posko Pemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomer urut 02 di Kecamatan Muncar.

Menurut Sandiaga, dirinya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, jika ada aksi penolakan kampanye dari relawan dan simpatisan calon lain. Untuk menghindari bentrok, dia pun memilih untuk memindahkan lokasi kampanye.

nasional