DEPOK - Ajang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke- IV di Hotel Bumi Wiyata, Depok menjadi ajang konsolidasi dan pembahasan isu nasional yang strategis. Salah satunya penyampaian kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan satu tahun.

Kritikan pertama terkait masalah persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) di mana PKS memberikan 18 poin meski menerima RAPBN.

"Kami dari Fraksi PKS dan lainnya beri masukan 18 poin sebagai masukan kritis sehingga ada anggapan media PKS menolak RAPBN 2016. Atas pertimbangan banyak hal, terutama bangsa kami menerima RAPBN 2016 dengan 18 catatan yang tak terpisahkan, bila kami tolak APBN maka harus kembali ke APBN 2015, dimana kondisi makro berubah maka akan buruk," papar Presiden PKS Sohibul Iman, Selasa (3/11/2015).

Ia menjelaskan di bidang ekonomi, PKS mengapresiasi langkah pemerintah yang menyediakan ruang fiskal (fiskal space). Namun hal itu justru menurunkan daya beli dimana menurut angka Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan melonjak 86 ribu orang.

"Presiden Jokowi punya keberanian meningkatkan fiskal sehingga memiliki ruang gerak yang baik. Kritiknya, fiskal space bagus tapi dampak peningkatan ruang fiskal menurunkan daya beli masyarakat.‎ Kemiskinan naik 86 ribu, ini satu hal serius harus ditangani bersama," ungkapnya.

PKS juga memberikan kritik di bidang hukum dimana harmonisasi antar penegak hukum diminta agar semakin harmonis. Sementara di bidang keagamaan, pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum optimal memelihara toleransi. "Pemerintah belum optimal memitigasi konflik horizontal seperti di Tolikara dan Singkil," kata Sohibul.

(okezone.com)