JAKARTA – Lembaga survei Politicawave merilis hasil
survei terbaru yang menemukan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menjadi korban hoaks politik mulai Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019.
Kesimpulan Politicawave itu didasari atas pemantauan di media sosial
(medsos) selama periode 28 Januari sampai 4 Februari 2019 yang
membincangkan Pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.
Hasil
pemantauan tersebut menyajikan fakta jika hoax di Pilpres 2014 dan 2019
grafiknya terus membanyak. Dan pasangan intensitas yang menyerang
Jokowi-Ma'ruf lebih tinggi.
"Pada
Pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK mendapat serangan hoaks tujuh kali
lebih besar daripada pasangan Prabowo-Hatta," ujar Founder Politicawave,
Yose Rizal, saat memaparkan hasil survei soal "Capres Pilihan Netizen",
di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).
Yose
menambahkan, selama proses pilpres, Politicawave memantau 10 isu hoaks
dengan jumlah percakapan terbesar, yaitu isu Ratna Sarumpaet, Utang
Pemerintah, Kontainer Surat Suara, e-Toll dari utang Cina, e-KTP Palsu
dari Cina, Jokowi dituduh PKI, Konsultan Asing, Ijazah SMA Jokowi palsu,
10 juta TKA Cina, dan Ma'ruf Amin diganti Ahok.
"Terlihat
bahwa 10 isu hoaks terbesar ditujukan untuk menyerang Jokowi. Sejak
Pilpres 2014 sampai 2019 terlihat bahwa Jokowi adalah korban hoaks
politik," terang Yose.
Yose
melanjutkan, berita hoaks soal Jokowi orang PKI sudah sejak lama gencar
di media sosial dan menjelang Pilpres 2019 baru disanggah oleh Jokowi.
"Seharusnya bantahan dilakukan secepatnya sebelum berita hoaks menyebar
ke publik. Akibatnya, sekarang sulit diatasi," tutur Yose.
Menurutnya,
pencegahan hoaks merupakan tugas bersama seluruh komponen rakyat
Indonesia. Rakyat tidak boleh tertipu oleh isu hoaks dalam mengambil
keputusan memilih pemimpinnya.
"Isu hoaks juga
sangat berbahaya dan dapat memecah belah persatuan bangsa. Isu hoaks
juga dapat mengganggu fokus pemerintahan terpilih dalam melaksanakan
tugasnya," ulas Yose.
Dalam
penelitian tersebut, Politicawave memperoleh sebanyak 1.899.881 total
percakapan terkait kedua kandidat yang dilakukan oleh 267.059 akun
selama periode penelitian 28 Januari hingga 4 Februari 2019.
PoliticaWave melakukan pengumpulan data secara realtime dari berbagai
media sosial yang ada di Indonesia, termasuk Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, forum daring, dan portal berita.
Sementara
itu, Tim Gerakan Tangkal Fitnah (GTF) Tim Kampanye Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin menjelaskan penyebaran hoax terpola pada Pilpres
2019. Total ada 18 provinsi yang terpapar dan rawan hoax.
"Kita
mendapatkan hoax atau disinformasi yang terpola, sistematis, yang
dialamatkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ujar
anggota tim Gerakan Tangkal Fitnah, Hendrasmo, di Posko Cemara, Jakarta
Pusat, Kamis (7/2/2019).
GTF
menjelaskan provinsi yang terpapar hoax adalah Aceh, Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Banten, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara.
"Ini adalah provinsi yang sangat serius terpapar hoax," jelasnya.
Sedangkan
lima provinsi rawan terpapar hoax adalah Sumatera Utara, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan
Sulawesi Selatan.
Hendrasmo
berpendapat, penyebaran hoax dilakukan dengan pola penyebaran
berulang-ulang. "Pertama isu PKI, anti-Islam, kriminalisasi ulama, TKA
asing, China, utang luar negeri, pengangguran dan barang mahal, juga
terkait penyelenggaraan pemilu," tukasnya.(sbg)
nasional