"Pasti sekarang validasi data dari Kemensos (Kementerian Sosial) bisa kita maksimalkan sebagai referensi seluruh kementerian ketika melakukan intervensi yang mau melakukan program penanganan fakir misikin," kata Khofifah di Hotel Double Tree, Jalan Pegangsaan Timur No 17 Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).

Menurut Khofifah, dirinya siap untuk memfasilitasi asosiasi panyandang disabilitas untuk bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas persoalan regulasi pelatihan yang dilakukan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD).

"Begini loh teman-teman dari disabilitasnya inginnya wapres yang meregulasi itu. Teman-teman asosiasi pingin ketemu wapres supaya nyambung," ujar Khofifah.

Khofifah menambahkan, para penyandang disabilitas ingin dilibatkan dalam pembahasan regulasi BBRVBD lantaran warga berkebutuhan khusus tersebut merasa Kemensos tidak akan mampu meregulasi BBRVBD dengan baik karena bersinggungan langsung dengan kementerian lainnya.

"Bertemu wapres kepentingannya membahas tenaga kerja untuk penyandang disabilitas. Jadi ini harus wapres yang meregulasi karena setingkat menko tidak cukup setingkat, karena kan bersinggungan langsung dengan menko lainnya. Mereka berharap wapres saja supaya nyambung," pungkasnya.