Sorot Upah Selangit DPR, Buruh Suarakan Isu Ini Saat Demo 28 Agustus

Nasional,

Sorot Upah Selangit DPR, Buruh Suarakan Isu Ini Saat Demo 28 Agustus

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 27 Agu 2025 10:20

Berita satu.com

Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan berunjuk rasa serentak pada Kamis (28/8/2025). Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, dan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang akan bergerak menuju Jakarta dalam aksi nasional yang diprakarsai oleh Partai Buruh, koalisi serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), Bandar Lampung (Lampung), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

“Gerakan ini diberi nama Hostum (Hapus outsourcing, tolak upah murah) dan akan dilakukan secara damai,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Said Iqbal menegaskan aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Tuntutan Aksi Buruh 28 Agustus

1. Tolak upah murah

Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5% sampai 10,5% pada 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1%�"5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5%�"10,5%.

Selain itu, kata dia, pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, maka seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Hapus outsourcing

Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan praktik outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas di berbagai sektor usaha, termasuk di BUMN.

“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” kata Said Iqbal.

3. Stop PHK

Buruh menuntut stop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta pemerintah segera membentuk Satgas PHK.

4. Reformasi pajak perburuhan

Buruh meminta pemerintah mereformasi pajak perburuhan, menaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 7.500.000 per bulan. Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

5. Sahkan RUU Ketenagakerjaan dan Perampasan Aset

Buruh mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibuslaw dan RUU Perampasan Aset.

6. Berantas korupsi

Buruh juga mendesak pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi. Kemudian merevisi Undang-Undang Pemilu dan redesign sistem Pemilu 2029.

Sorot Penghasilan DPR

Said Iqbal menyorot tajam penghasilan anggota DPR yang terus naik mencapai sekitar Rp 104 juta per bulan, ditambah tunjangan perumahan Rp 50 juta. Jika dijumlahkan, maka totalnya Rp 154 juta per bulan. Bila dibagi 30 hari, artinya seorang anggota DPR menikmati lebih dari Rp 3 juta setiap harinya.

"Bandingkan dengan pekerja kontrak atau outsourcing yang menerima upah minimum di Jakarta, kota dengan UMP tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar Rp 5 juta per bulan. Jika dirata-rata, buruh hanya membawa pulang sekitar Rp 150.000 per hari, selisih yang begitu mencolok dibandingkan Rp 3 juta lebih per hari yang dinikmati anggota DPR," tegas Said Iqbal.

Menurutnya, ketidakadilan semakin terasa ketika melihat sektor informal. Pekerja dalam program makan bergizi gratis (MBG), koperasi, atau yayasan, banyak yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan. Itu berarti sekitar Rp 50 ribu per hari. Sementara para pengemudi ojek online (ojol) seperti Grab dan Gojek, sering kali hanya memperoleh Rp 500.000 hingga Rp 1 juta per bulan. Jika dihitung rata-rata Rp 600 ribu, maka dalam 30 hari pendapatan mereka hanya Rp 20.000 per hari, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga kecil.

Saiq Iqbal mengatakan jurang kesenjangan di negeri ini sangat kentara. Di saat rakyat harus berjuang bertahan hidup dengan sistem kerja fleksibel, seperti outsourcing dan kemitraan yang penuh eksploitasi, anggota DPR justru menikmati privilese luar biasa. Mereka bekerja 5 tahun, lalu mendapat jaminan pensiun seumur hidup.

"Sementara buruh dan rakyat kecil dibiarkan tanpa kepastian, dengan penghasilan yang makin menurun dan sistem kerja yang rentan. Ketidakadilan ini bukan hanya soal angka, tetapi soal rasa keadilan yang tercederai. Rakyat melihat, wakil yang seharusnya memperjuangkan kepentingan mereka justru hidup di atas menara gading kemewahan, jauh dari kenyataan getir yang dialami jutaan pekerja di bawah," ujarnya.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

nasional

Berita Terkait

Rabu, 17 Jun 2026 11:47

Polres Indragiri Hulu Gelar Bakti Sosial HUT Bhayangkara Ke-80

Rengat-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan bersilaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan semba

Minggu, 14 Jun 2026 20:34

Kabur ke Batam, Polres Inhu Kembali Ringkus Pelaku Penganiayaan di PT. SBP

INHU- Upaya pelarian hingga menyeberang ke luar daerah tak mampu menghentikan langkah aparat kepolisian dalam memburu pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kawasan perkebunan PT Sinas Beli

Jumat, 05 Jun 2026 09:49

"Gunakan Manajemen Peternakan Modern", Pesan Bhabinkamtibmas Polres Inhu Untuk Ketahanan Pangan

INHU-Upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh p

Rabu, 03 Jun 2026 09:46

Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Polres Inhu Sambangi Petani Jagung Menulis

INHU - Upaya mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu). Melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di desa binaan, kepolisian hadir membe

Senin, 01 Jun 2026 18:53

Panglima TNI Hadiri Upacara Pemakaman Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan menghadiri upacara pemakaman militer Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014 s.

komentar Pembaca