Jakarta - Capres Prabowo Subianto menyebut para elite di Jakarta tak paham perjuangan dan pengorbanan para pejuang pro-integrasi Timor Timur ke NKRI. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menganggap itu sebagai politisasi dan menolak cara tersebut.

"Kami tentu menolak politisasi atas jasa Pejuang pro-integrasi (PPI) jika mereka hanya dijadikan obralan Pilpres dan obralan Pileg 2019 Dapil di Provinsi NTT. Selayaknya PPI yang adalah bagian yang integral dari NKRI dan bersama masyarakat NTT dijadikan sebagai subyek pembangunan dan prioritas pembangunan untuk mencapai kesetaraan kesejahteraan sebagai sesama warga bangsa Indonesia," kata Wakil Ketua TKN, Johnny G Plate kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).

Plate menuding tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cenderung memberikan slogan tanpa solusi. Ia pun menilai rakyat tidak akan terlena dengan 'senandung nina bobo'.
"BPN Prabowo-Sandi cenderung memberikan masukan berupa slogan dan rekayasa permasalahan bangsa tanpa solusi yang konkret, membuat paslon 02 terperangkap pada khayalan seolah sedang senandung nina bobo. Rakyat tidak akan terlena senandung nina bono," ujarnya.

Dikatakan Plate, referendum pemisahan Timor Timur dari Indonesia terjadi pada era Presiden BJ Habibie. Ia lalu mempertanyakan apakah Prabowo menuduh Habibie tidak menghormati perjuangan para pro-integrasi serta apakah Prabowo tidak mengakui hasil referendum.

"Referendum pemisahan Timor Timur dari NKRI terjadi pada era Presiden BJ Habibie, apakah melalui pernyataannya Pak Prabowo menuduh Bapak Presiden BJ Habibie dan kabinetnya serta semua Lembaga Tinggi Negara saat itu tidak paham dan tidak menghormati perjuangan, penderitaan, pengorbanan dan jasa para Pejuang Pro Integrasi (PPI) Timor Timur ke NKRI? Apakah Pak Prabowo tidak mengakui hasil referendum terbentuknya negara Timor Leste?" papar Plate.

Sekjen NasDem ini menilai Prabowo tidak taat pada putusan referendum rakyat Timor Timur. Menurut Plate, pernyataan Prabowo tendensius dan tidak patut didengar.
"Jika demikian maka Pak Prabowo tidak fair dan tidak taat pada keputusan referendum rakyat Timor Timur yang difasilitasi PBB membentuk Negara Timor Leste. Bagaimana rakyat NTT dan Timor Leste bisa hidup bertetangga dan berdampingan dengan damai jika ada calon pemimpin yang menghasut dan adu domba melalui pernyataan yang tendensius ofensive? Pernyataan tersebut tidak patut untuk didengar dan tidak layak untuk diikuti," tegas anggota DPR RI itu.

Plate kemudian membandingkan dengan kinerja Presiden Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste itu. Hal tersebut dinilainya bisa membuat rakyat di kedua negara hidup berdampingan dengan damai.

"Kebalikannya, justru di wilayah perbatasan NTT dan Timor Leste, Presiden Joko Widodo sedang membangun infrastruktur fisik berupa jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur sosial berupa sekolah, rumah sakit, fasilitas kesehatan, maupun fasilitas perbatasan negara dengan baik yang memungkinkan rakyat kedua negara hidup berdampingan dengan nyaman dan damai," tutur Plate.

Plate menegaskan sejauh ini para pejuang pro-integrasi dilayani tanpa diskriminasi. Ia berharap pencapaian tersebut dapat diteruskan untuk pemenuhan hak warga negara di wilayah perbatasan.
"Sejauh ini para pejuang pro-integrasi dan hak sipil mereka dilayani dengan baik sebagaimana layaknya rakyat Indonesia lainnya tanpa diskriminasi. Pencapaian tersebut perlu diteruskan untuk masa depan yang lebih cerah melalui pembangunan wilayah perbatasan dan pemenuhan perlindungan sosial warga negara yang lebih layak," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyebut elite di Jakarta tidak paham perjuangan dan pengorbanan para pejuang pro-integrasi Timor Timur. Padahal, menurut Prabowo, para pejuang tersebut telah berkorban nyawa, keluarga, dan harta kekayaannya untuk mempertahankan kedaulatan RI.

(detik.com) nasional