"Itu sangat luar biasa (kunjungan presiden ke AS) jika dilihat dalam aspek kemanusiaan. Sebab tidak seharusnya Presiden meninggalkan Indonesia disaat rakyat 40 juta lebih penduduk yang terdampak asap di Sumatera dan Kalimantan butuh perhatian serius," ujar kepala departemen penguatan organisasi rakyat, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Kent Yusriansyah kepada Okezone, Selasa (27/10/2015).

Kent menambahkan, pihaknya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani kabut asap. Bahkan, KPA menganggap insiden kabut asap sebagai tragedi kemanusiaan lantaran tak kunjung tuntas.

"Sebab masalah asap ini jelas bagi KPA adalah tragedi kemanusian, akibat buruknya tata kelola bisnis perkebunan dan kehutanan skala besar yang mengabaikan prinsip keberlanjutan keseimbangan ekologis," imbuhnya.

Menyindir ungkapan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang menyatakan masalah asap ini adalah persaingan bisnis, KPA menganggap sanksi pencabutan izin bagi perusahaan yang terlibat tidaklah cukup. Terlebih KPA bersama Walhi juga telah menyetor data kepada kepolisian dan Kementerian Lingkuangan Hidup atas aksi kejahatan yang diduga dilakukan oleh perusahaan yang memicu kabut asap.

"Upaya itu saja tidak cukup, jika sanksinya adalah pembekuan izin dan paksaan lainya. Rekan-rekan Walhi dan KPA sudah menyetor datanya ke Kementerian LHK, Kepolisian RI dan instasi terkait (terkait perusahaan yang menyebabkan kabut asap). Masalahnya proses atas laporan itu sudah sejauh mana itu yang belum kita ketaui dengan terang, mungkin masih tertutup tebalnya kepulan asap para pengusaha pembakar hutan itu," pungkasnya.