Pengamat politik Arya Fernandes mengatakan, wibawa seorang presiden tidak bisa diukur dari besar kecilnya gaji yang didapatkan. Namun, lebih kepada komitmennya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

"Wibawa presiden tidak diukur dari berapa besar gajinya, tapi dilihat dari komitmen dia sejahterahkan masyarakat, dan itu dipengaruhi kepemimpinan presiden yang kuat. Jadi tidak bisa diukur besar kecilnya gaji," ujarnya kepada Okezone, Sabtu (19/9/2015).

Arya menambahkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), gajinya lebih kecil dari Gubernur Bank Indonesia. Tetapi hal tersebut nyatanya tak melunturkan wibawa SBY di depan publik.

"Terbukti dia (SBY) bisa terpilih dua kali jadi presiden, dan artinya gaji kecil dikatakan bisa menurunkan wibawa itu tidak tepat," tuturnya.

Kendati demikian, Arya menilai gaji presiden yang saat ini di kisaran Rp60 jutaan memang pantas untuk dinaikkan. Namun, sebaiknya tidak dilakukan saat kondisi perekonomian Tanah Air sedang lesu kendati kenaikan gaji presiden tak mempengaruhi struktur APBN.

"Kalau menurut saya memang sebaiknya presiden diapresiasi dengan kinerja layak, bisa dengan gaji yang tinggi. Tapi kalau kita lihat situasi ekonomi sekarang sebaiknya agar presiden mununjukan keprihatinan. Ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan gaji presiden. sama juga DPR yak, mungkin sampai situasi sudah stabil," katanya.

Presiden Jokowi sendiri sudah menanggapi mengenai usulan tersebut. Dirinya merasa malu bila harus membicarakan soal kenaikan gaji di tengah melemahnya perekonomian Indonesia.