Asops Panglima TNI Inspeksi Kesiapan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-H/UNIFIL
Kamis, 27 Agu 2015 08:30
Asops Panglima TNI Mayjen TNI Fransen G Siahaan, S.E, dalam amanatnya mengatakan bahwa, keberangkatan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-H/Unifil kali ini merupakan bagian dari kegiatan rotasi bagi Satgas MTF TNI yang telah melaksanakan tugas sebelumnya. Secara umum pelaksanaan tugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik, oleh karenanya Satgas Konga XXVIII-G/UNIFIL telah berhasil menuai apresiasi dari berbagai pihak namun komleksitas tantangan penugasan dalam upaya mewujudkan mandat misi MTF sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 1701 Tanggal 11 Agustus 2006, menuntut adanya kesinambungan dan kerjasama yang baik dari seluruh komponen misi. Oleh karena itu, komando mengharapkan agar Satgas MTF TNI Konga XXVIII-H/UNIFIL harus dapat berperan aktif, profesional dan berupaya untuk selalu berbuat yang terbaik.
"Sebagai prajurit TNI harus dapat mencermati bahwa, penugasan di daerah misi PBB menuntut adanya pengamanan, kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi. Kita semua harus senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap kondisi keamanan dan keselamatan dari para prajurit yang bertugas. Para unsur komandan dan perwira staf Satgas berkewajiban untuk selalu melaksanakan pembaharuan informasi terhadap berbagai perkembangan situasi yang terjadi di daerah misi untuk selanjutnya disampaikan kepada seluruh prajurit", kata Asops Panglima TNI.
Pada kesempatan tersebut Asops Panglima TNI mengingatkan bahwa, seluruh perlengkapan material yang diberikan merupakan barang inventaris negara yang harus dipertanggungjawabkan, oleh karena itu dalam penggunaan setiap peralatan agar mematuhi prosedur yang telah ditentukan. Pemeliharaan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan dengan harapan resiko kerusakan dapat ditekan sekecil mungkin, terlebih lagi sebagai Satgas MTF TNI tentunya akan mempertanggungjawabkan material yang merupakan Alutsista besar berupa KRI (Kapal Republik Indonesia).
Diakhir amanatnya Asops Panglima TNI menegaskan, agar seluruh personel Satgas memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tugas satuan dapat dilaksanakan dengan optimal. Selama proses pergeseran pasukan dari Indonesia sampai ke daerah operasi agar setiap personel selalu menjaga kondisi kesehatan, tetap prima serta memelihara peralatan agar selalu dalam kondisi siap operasional.
Alutsista yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-H/Unifil Tahun 2015 adalah KRI Bung Tomo-357, Helly dengan Komandan Kontingen Kolonel Laut (P) Yayan Sofiyan dan membawa 107 anggota TNI AL yang terdiri atas 93 ABK dan 14 anggota tambahan yang diantaranya, unsur Penerbang Helly, Dokter, Penyelam, Kopaska, Intel, Hukum, Psikologi dan Penerangan.(rls)
Nusantara
Usai Keracunan Massal Papua, BGN Bekukan Sementara SPPG dan Lakukan Investigasi
Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait penyaluran makanan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, usai dugaan keracunan
Keracunan MBG Papua, BGN Ungkap Arah Dugaan Penyebab
Ratusan pelajar di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden Keracunan MBG Papua ini tengah ditangani otorit
Dua WN India Bawa 'Oleh-Oleh' dari Thailand, Isinya Paket Ganja Rp1,5 Miliar
Petugas Bea Cukai Ngurah Rai dan Satresnarkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap kasus penyelundupan narkotika dan menangkap dua warga negara asing (WNA) asal India. Kedua warga asi
Napi Kabur Saat Izin Makan Siang, Kalapas dan KPLP Pekanbaru Dicopot
PEKANBARU â€" Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, resmi dicopot dari jabatannya menyusul kasus kaburnya seorang tahanan perkara narkotika berinisial ISD yang sebelum
Komisi III DPRD Riau Bongkar Dugaan Kebocoran PAD, Perusahaan Miliki Ratusan Kendaraan tapi yang Bayar Pajak Hanya Segelintir
PEKANBARU â€" Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Komisi III DPRD Riau menemukan indikasi mencengangkan, ada perusahaan yang saat mengurus perizinan m