Jumat, 07 Agu 2026
  • Home
  • Peristiwa
  • Komisi III DPRD Riau Bongkar Dugaan Kebocoran PAD, Perusahaan Miliki Ratusan Kendaraan tapi yang Bayar Pajak Hanya Segelintir

Peristiwa,

Komisi III DPRD Riau Bongkar Dugaan Kebocoran PAD, Perusahaan Miliki Ratusan Kendaraan tapi yang Bayar Pajak Hanya Segelintir

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Jumat, 07 Agu 2026 16:18
PEKANBARU â€" Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Komisi III DPRD Riau menemukan indikasi mencengangkan, ada perusahaan yang saat mengurus perizinan mengaku memiliki lebih dari 400 unit kendaraan, namun yang tercatat membayar pajak kendaraan di Provinsi Riau hanya sekitar tiga hingga empat unit.

Temuan tersebut terungkap dari hasil pembahasan Komisi III DPRD Riau bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau baru-baru ini. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya potensi kehilangan penerimaan daerah yang nilainya tidak sedikit.


Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri SH MSi, menegaskan persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan perizinan tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga harus dikaitkan dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kepada daerah.

"Jangan sampai saat mengurus izin perusahaan mencantumkan jumlah kendaraan yang sangat banyak, tetapi kontribusi pajaknya ke daerah justru sangat minim. Ini harus menjadi perhatian serius," tegas Edi Basri kepada goriau.com, Jumat (7/8/2026).


Menurut Edi, data tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Apakah ratusan kendaraan itu memang tidak membayar pajak, atau justru terdaftar dan membayar pajak di provinsi lain sehingga Riau kehilangan potensi penerimaan.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti bahwa pengawasan tidak boleh hanya terfokus pada kendaraan operasional yang melintas di jalan raya. Alat berat yang digunakan di sektor perkebunan, pertambangan, hingga industri juga harus masuk dalam pengawasan karena memiliki potensi besar menyumbang penerimaan daerah.

Ia menilai belum optimalnya PAD salah satunya disebabkan lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan. Karena itu, pola kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjalan sendiri-sendiri harus segera diakhiri.

Komisi III DPRD Riau mendorong lahirnya sistem pengawasan terpadu yang mengintegrasikan proses evaluasi perizinan dengan pemeriksaan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Dengan mekanisme tersebut, setiap perusahaan yang mengurus atau memperpanjang izin usaha juga akan diverifikasi kontribusinya terhadap penerimaan daerah.

"Kolaborasi lintas instansi, terutama antara Bapenda dan DPMPTSP, menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan perizinan, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau," pungkas Edi.

Temuan ini menjadi sinyal bahwa masih terdapat potensi PAD yang belum tergali maksimal. DPRD Riau berharap pemerintah daerah segera melakukan sinkronisasi data perizinan dengan data perpajakan agar tidak ada lagi perusahaan yang menikmati kemudahan berusaha tanpa memberikan kontribusi yang sepadan bagi pembangunan daerah.(goriau)
Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/komisi-iii-dprd-riau-bongkar-dugaan-kebocoran-pad-perusahaan-miliki-ratusan-kendaraan-tapi-yang-bayar-pajak-hanya-segelintir.html

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
slot hoki slot hoki slot gacor sabithoki