Namun dari segi pembiayaan APBN belum bisa mendukung karena terkendala mahalnya lahan di daerah tersebut dan Bali pun dianggap salah satu provinsi yang cukup kaya. Untuk mengatasinya, ia menyarankan swakelola pembangunan penuh oleh swasta dalam pembangunan bandara tersebut.

Jonan berjanji akan mengeluarkan izin, apabila swakelola tersebut berjalan. Sesuai aturan swakelola hal itu juga tidak akan merugikan Bali, karena perusahaan swasta yang membangun tidak bisa memiliki hak kelola 100%.

"Bali tetap bisa memiliki hak pengelolaan sebesar 51 persen," ujarnya di Kuta, Badung, baru-baru ini.

Sedangkan terkait pembangunan pelabuhan Tanah Ampo, Jonan meminta penjelasan terkait pengelolaan bangunan yang sudah ada saat ini yang sudah swakelola dengan swasta, mengingat hal tersebut menjadi kendala rencana-rencana pengembangan berikutnya.

Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika mengatakan, pembangunan bandara baru di Bali terkendala karena belum bisa disetujui lewat APBN.

Dijelaskan Pastika, terdapat dua opsi apabila harus swakelola dengan swasta. Opsi pertama menurutnya, bisa swakelola dalam bentuk konsorsium dengan Bali Mandiri yang berkaitan dengan BUMN, dan diharapkan PT Angkasa Pura bisa sebagai leading sektornya.

Bali Mandiri, menurut Pastika, sudah selesai melaksanakan pra study kelayakan sehingga siap untuk diajak bekerjasama.

Sedangkan untuk opsi kedua, masih belum siapnya pembangunan bandara baru di Bali karena salah satu perusahaan dari Kanada yang mengajukan kerjasama belum selesai mengadakan study kelayakan.

"Namun tidak tertutup kemungkinan karena study tersebut masih diberikan waktu sampai akhir bulan Desember," paparnya.