Jumat, 07 Agu 2026
  • Home
  • Nusantara
  • Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Dorong Sinergi PKK dengan Pemda untuk Dukung Kesejahteraan Masyarakat

Nusantara,

Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Dorong Sinergi PKK dengan Pemda untuk Dukung Kesejahteraan Masyarakat

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Kamis, 23 Okt 2025 17:45
(Foto: Puspen Kemendagri)
Palangkaraya-Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara TP PKK dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada kegiatan Sinergitas TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Rabu (22/10/2025).

Tri menjelaskan, TP PKK memiliki keunikan sebagai organisasi masyarakat mitra pemerintah yang memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perpres tersebut.

“Keberadaan kita saat ini ada di dalam pemerintahan pusat maupun daerah. Sehingga susunan pengurus dan program-program dari PKK ini, diakomodir dalam program pemerintah, yaitu dengan adanya APBN dan APBD, sehingga pelaksanaan programnya didukung penuh oleh pemerintah daerah,” katanya.

Tri juga menyampaikan apresiasinya atas jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah dan TP PKK. Menurutnya, posisi Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah yang berasal dari pendamping kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas. 

Ia menambahkan, berkat kerja keras para pengurus TP PKK serta Tim Pembina Posyandu, maka Posyandu kini telah masuk dalam nomenklatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025"2029 dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penyusunan program Pemda. Jika dahulu hanya menangani bidang kesehatan, saat ini Posyandu sudah menyasar enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Pada 2024, dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu bertransformasi tidak hanya melayani satu bidang saja kesehatan, tapi sudah enam bidang [Standar] Pelayanan Minimal,” terangnya.

Tri berharap, citra PKK dapat berkembang menjadi perempuan yang aktif dan produktif mendukung program pemerintah. Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan kepada semua kader PKK, pengurus PKK, dan Tim Pembina Posyandu, agar segera menyesuaikan dan mengambil momentum tersebut untuk menyusun program-program yang nyata di masyarakat.

Tri menilai, peran PKK sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Melalui berbagai programnya, PKK akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

“Semangat yang jauh ke depan untuk membantu pemerintah daerah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi semangat TP PKK di Provinsi Kalteng yang telah menunjukkan kinerja baik meski masa kepengurusan baru berjalan kurang dari satu tahun. Para pengurusnya memiliki semangat besar untuk membantu Pemda dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Terima kasih kepada seluruh kader PKK di Provinsi Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa Pokja IV PKK menangani bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Adapun kegiatan di Kalteng difokuskan pada sosialisasi keselamatan lingkungan, terutama penanggulangan kebakaran rumah tangga. Sosialisasi terkait hal tersebut dilaksanakan agar masyarakat dapat lebih memahami soal kebakaran di lingkungan terdekat. Selain itu, di dalam rangkaian acara juga dilakukan sosialisasi pemadam kebakaran (Damkar), serta sosialisasi Posyandu di hari kedua pada Kamis (23/10/2025).

“Mudah-mudahan nanti dengan adanya sosialisasi ini, kita mengerti apa penanggulangan pertama yang dilakukan saat terjadi kebakaran. Ini hal sepele, mungkin kita tidak memikirkan, padahal itu bisa sering terjadi sejak zaman kita. Charger handphone saja bisa menimbulkan kebakaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu turut dilakukan penyerahan KTP kepada anak usia 17 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, juga dilakukan penyerahan bansos kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita stunting, dan lansia. 

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, Kader PKK, serta organisasi wanita di Provinsi Kalteng(***)

Nusantara
Berita Terkait
  • Jumat, 07 Agu 2026 16:48

    Usai Keracunan Massal Papua, BGN Bekukan Sementara SPPG dan Lakukan Investigasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait penyaluran makanan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, usai dugaan keracunan

  • Jumat, 07 Agu 2026 16:42

    Keracunan MBG Papua, BGN Ungkap Arah Dugaan Penyebab

    Ratusan pelajar di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden Keracunan MBG Papua ini tengah ditangani otorit

  • Jumat, 07 Agu 2026 16:34

    Dua WN India Bawa 'Oleh-Oleh' dari Thailand, Isinya Paket Ganja Rp1,5 Miliar

    Petugas Bea Cukai Ngurah Rai dan Satresnarkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap kasus penyelundupan narkotika dan menangkap dua warga negara asing (WNA) asal India. Kedua warga asi

  • Jumat, 07 Agu 2026 16:22

    Napi Kabur Saat Izin Makan Siang, Kalapas dan KPLP Pekanbaru Dicopot

    PEKANBARU " Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, resmi dicopot dari jabatannya menyusul kasus kaburnya seorang tahanan perkara narkotika berinisial ISD yang sebelum

  • Jumat, 07 Agu 2026 16:18

    Komisi III DPRD Riau Bongkar Dugaan Kebocoran PAD, Perusahaan Miliki Ratusan Kendaraan tapi yang Bayar Pajak Hanya Segelintir

    PEKANBARU " Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Komisi III DPRD Riau menemukan indikasi mencengangkan, ada perusahaan yang saat mengurus perizinan m

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
    slot hoki slot hoki slot gacor sabithoki