Kebijakan Polri

Andru menambahkan, untuk pelimpahan kewenangan administrasi surat kendaraan bermotor dari Polres Cirebon ke Polres Cirebon Kota merupakan kebijakan dari Polri, dan daerah tinggal mengikuti. Seharusnya persoalan seperti ini jangan dilarikan ke persoalan perbatasan.

"Persoalan perbatasan tidak akan pernah selesai sampai kapan pun kalau masih seperti ini," ujarnya.

Senada, anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon Imam Yahya mengatakan, Pemprov Jabar harus secepatnya turun tangan menangani persoalan yang tak kunjung selesai ini.

"Kalau tidak ditangani dengan baik, saat-saat tertentu akan kembali mencuat seperti saat ini. Walaupun seharusnya kalau mau protes soal pelimpahan kewenangan administrasi surat kendaraan bermotor itu merupakan kewenangan Polri, kenapa jadi 'sewot' ke pemkot?" ujar Imam.

Namun, menurutnya, selalu ada hikmah di balik peristiwa. Sebab, konfik pelimpahan kewenangan ini sebenarnya bisa mendorong konflik perbatasan untuk segera mencari jalan keluar.

"Tinggal bagaimana kita dorong pemprov untuk bersikap tegas. Jangan hanya mengakomodasi usulan dua daerah, tapi tentukan daerah A milik siapa atau daerah B milik siapa, tentunya berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada," katanya.

Sementara itu, warga di sekitar perbatasan Kota dan Kabupaten Cirebon sebenarnya lebih memiliki menjadi warga Kota Cirebon. Salah satunya diungkapkan oleh warga RW 10 Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, M Raffi (45 tahun). Menurutnya, jelas dirinya lebih memilih masuk menjadi warga Kota Cirebon.

"Kalau ada angket warga lebih milih mana, ya jelas saya milih menjadi warga Kota Cirebon. Karena jarak ke Kota Cirebon sangat dekat," ujarnya.

Raffi juga mengatakan, sebagai warga di wilayah perbatasan yang sudah sering kali mendengar konflik perbatasan, membuat dirinya akhirnya mencari tahu kebenaran soal peta dan batasan daerah yang biasanya menjadikan sungai sebagai tandanya.

"Sungai banjir kanal yang menjadi batasan di Tuparev itu kini dijadikan tanda perbatasan, sementara kalau mau ditarik garis lurus maka daerah yang saya tempati masuknya ke Kabupaten Cirebon. Tapi, yang saya sayangkan antara Pemkot dan Pemkab Cirebon itu tidak pernah memetakan ketika ada kesepakatan perbatasan," ujarnya.

Menurutnya, sungai banjir kanal sebenarnya sungai buatan di tahun 1986 yang merupakan solusi atas banjir besar yang melanda Kota Cirebon di tahun 1983. Maka, sungai pembatas yang sesungguhnya adalah sungai Kedung Pane yang berada di wilayah Pilang Setrayasa.

"Sehingga, kalau mau ditarik lagi, maka Kota Cirebon itu seharusnya melebihi luas yang sekarang, yaitu melebihi sungai banjir kanal tersebut," ucapnya.