SURABAYA - Kabupaten Trenggalek dinilai sebagai daerah yang kurang mampu bersaing dan lambat maju secara infrastruktur dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 827.873 jiwa ini memiliki sederet persoalan sehingga cenderung lambat secara pembangunan.

Calon Wakil Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, memaparkan, 49,2 persen warga Trenggalek adalah angkatan kerja. Artinya, setiap satu orang di usia produktif harus menanggung hidup satu orang lainnya. Ironisnya, enam dari sepuluh warga Trenggalek saat ini berprofesi sebagai petani.

"Bayangkan saja, separuh dari angka tadi adalah petani gurem yang memiliki lahan hanya setengah hektare. Berdasarkan data tahun 2011 saja ada 87.938 rumah tangga dinyatakan miskin. Kalau satu rumah tangga saja diasumsikan empat orang, berarti hampir separuh warga Trenggalek masih miskin," papar Arifin dalam keterangannya, Jumat (6/11/2015).

Pria yang masih berusia 25 tahun ini menambahkan, saat ini Trenggalek belum bisa terkoneksi dengan daerah-daerah potensi ekonomi lain yang menjadi tetangganya seperti Kediri, Tulungagung, dan Ponorogo karena persoalan infrastruktur. Sebanyak 60 persen, kata Arifin, Trenggalek merupakan lahan pegunungan dan hutan.

"Akses pasar hulu-hilir semacam terputus, petani bingung menjual komoditasnya dan bingung mencari modal produksi. Belum lagi sistem pengairan yang masih kurang bagi petani, sehingga sering mengalami gagal panen ketika musim hujan karena kebanjiran. Dan di saat musim kering tidak ada air," tukas pria yang dikenal warga Trenggalek sebagai pengiat Usaha Kecil Menengah (UKM) ini.

Karena itu, Arifin yang memberanikan diri maju di Pemilukada Trenggalek mendampingi Emil Elestianto Dardak bertekad akan mengurangi pengangguran dengan cara melakukan swakelola masyarakat pada proyek infrastruktur desa. Sehingga, lanjut dia, masyarakat tidak hanya memutar pendapatan pada rekanan saja tapi bisa langsung mengontrol kualitas sekaligus membuka kesempatan kerja.

"Kami akan proteksi ekonomi dengan membentuk cluster-cluster menurut sektor dan wilayahnya. Sehingga setiap stimulan bukan jatuh pada pribadi tapi kelompok-kelompok, dan daerah harus bisa menjadi sahabat para pelaku ekonomi kecil baik petani, nelayan, pengusaha kerajinan dan sebagainya," tandas Arifin.

Langkah ini, kata Arifin, dilakukan dengan cara memberikan kemudahan mendapatkan izin usaha dan mengembangkan branding komunal, sehingga pelaku ekonomi kecil tidak saling membunuh, tetapi saling menguatkan. Pihaknya juga akan mengadopsi gerakan "Bela Trenggalek" dengan cara membeli produk asli Trenggalek sebagai langkah proteksi ekonomi dalam negeri.

Pasangan yang diusung tujuh partai politik ini juga mendorong percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) sehingga Trenggalek menjadi kota transit dan dapat menjalin kerjasama dengan kabupaten lain. Dari situ diharapkan sektor jasa dan perdagangan terkena dampak positif.

"Kami juga harus memiliki hubungan baik dengan para executive club di Trenggalek, karena pembangun tidak hanya harus ditopang dengan dana pemerintah tapi juga peran swasta yang terkontrol. Contoh pada sektor budidaya yang dikerjakan rakyat, executive club sebagai penyedia serapan pasar dan investasi modal, akan tetapi ketika ada keuntungan diberikan lagi porsi bagi hasil kepada masyarakat sehingga ada nilai tambah dari proses bisnis tersebut," pungkas Arifin.