"Kami bersama Forkompinda (forum komunikasi pimpinan daerah) sepakat melakukan pembekuan terhadap organisasi Gafatar," kata Pejabat Bupati Bantul, Sigit Sapto Rahardjo di Bantul.

Sigit mengatakan, pembekuan ini melihat kondisi dalam beberapa hari terakhir, dengan adanya informasi mengenai orang hilang yang diduga bergabung dengan organisasi yang meresahkan masyarakat ini. "Pencabutan ini bertujuan agar warga tidak lagi resah," ujarnya

Kendati telah mengeluarkan kebijakan pembekuan, Pemkab Bantul tetap menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Bila pemerintah pusat menyatakan Gafatar adalah ormas terlarang, Pemkab akan menindaklanjutinya dengan melakukan pembubaran. "Jika pemerintah pusat melarang, akan kami bubarkan," tandasnya.

Sementara, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul, Agustinus Sumasriana mengungkapkan, setelah dibekukan, Pemkab Bantul tidak akan mengeluarkan izin yang diajukan Gafatar.

"Di Bantul sejak awal tahun 2015 tidak ada kegiatan karena ada penolakan dari masyarakat," jelasnya.

Dijelaskannya, Kesbangol tidak dapat membubarkan organisasi tersebut lantaran mengantongi SKT. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengamanatkan kebebasan berserikat bagi masyarakat.

"Sebelumhya kami hanya dapat mengimbau agar warga menolak kegiatan Gafatar," jelasnya.

Menurutnya, Gafatar mengajukan permohonan SKT kepada Kesbangpol pada Oktober 2011. Agenda kegiatan yang pernah digelar Gafatar di antaranya adalah bersih kali dan donor darah.