Ketua Komisi I DPRA yang membidangi politik, hukum, dan pemerintahan, Abdullah Saleh mengatakan pemerintah pusat hingga kini belum menyetujui penggunaan bendera bulan bintang dan logo burak singa sebagai bendera dan lambang Aceh. Alasannya, bendera dan logo itu mirip sekali dengan bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sementara Pemerintah Aceh menilai bendera dan lambang ini tak akan memicu konflik atau kekacauan lagi. Sebab, GAM dan segela simbolnya sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca-perjanjian damai dengan Pemerintah Indonesia.

Untuk menyelesaikan polemik ini, Pemerintah Aceh dan perwakilan pemerintah sudah berulang kali berunding soal pengibaran bendera itu. Namun hingga saat ini belum ada titik temu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Analisis dan Advokasi Rakyat Aceh Utara (PAKAR Aceh Utara) Hidayatul Akbar mengatakan sudah saatnya Aceh bersikap tegas dengan langsung mengibarkan bendera itu. Tak perlu menunggu keputusan pemerintah pusat.