Pada peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015), Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang diberikan kesempatan pertama berbicara, mengatakan banyak anggota masyarakat yang merindukan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (I Want SBY Back) karena dianggap berhasil memimpin Indonesia dalam dua periode. Dari kursinya, SBY nampak meresponsnya pujian putranya dengan anggukan perlahan, tanda setuju. Namun setelah didapuk memberi sambutan, masih dalam acara yang sama, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat segera menanggapinya dengan mengatakan dirinya tidak akan maju kembali dalam Pemilu Presiden 2019.

Apa makna pernyataan Ibas? Sekadar kado ucapan kebanggaan untuk sang Ayahanda yang persis berulang tahun di hari tersebutkah? Ataukah sebuah kritik serius terhadap kepemimpinanan pemerintahan Jokowi, dengan memakai klaim berdiksi "rakyat"?

Tak Ujug-ujug

Di satu sisi, pernyataan Ibas bisa bagian dari spontanitas biologik apresiasi seorang anak terhadap ayahnya, sekaligus menyuntikkan spirit kebanggaan-akan kiprah Partai Demokrat yang telah berhasil memasuki usia ke-14 di bawah peran sentral kepemimpinan SBY-terhadap para undangan yang hadir di Kompleks Senayan. Namun di sisi lain, "kerinduan terhadap SBY" yang sempat menjadi trending topic di lini massa itu sejatinya juga suatu repetisi sindrom klasik yang selalu bangkit di setiap rezim pemerintahan.

Sindrom ini tentu tak ujug-ujug muncul. Sedikitnya menurut Tornquist (2004) "dibutuhkan" dua kondisi kenapa muncul sindrom seperti ini. Pertama, ketika lembaga demokrasi belum mampu menghasilkan aktor dan politik kebijakan yang berkualitas sehingga rakyat semakin antipati terhadap prospek demokrasi karena makin senjangnya antara harapan demokrasi dengan nilai-nilai praksis yang dihadapi rakyat. Kedua, ketika bangunan ekonomi belum mampu merekatkan jarak kesenjangan pendapatan warga dan minimnya kemampuan daya beli. Dua faktor di atas sudah cukup menggiring emosi rakyat kembali pada romantisisme militerisme, sebuah simbol tatanan kehidupan yang tertib, stabil, aman, cukup pangan, pakaian dan papan yang disimbolisasi oleh suasana rezim Orde Baru-nya Soeharto selama 32 tahun.

Saat masa kepemimpinan SBY hendak berakhir (tahun 2013) sindrom ''rindu Soeharto" mulai marak seperti terlihat dari stiker yang terpajang di bak-bak truk antarkota: ''Masih lebih enak zaman saya, toh?''. Maklumlah saat itu kondisi ekonomi juga lagi payah. Utang Indonesia terus membengkak hingga kurang lebih 2000 trilliun lebih, para buruh rajin mendemo menutut kenaikan upah karena daya beli yang kian merosot karena kenaikan harga BBM (sampai-sampai sewaktu BBM mau dinaikkan, muncul sinisme bergambar Soeharto kepada SBY yang bertuliskan, ''Jamanku bensin Rp 700, saiki piro, Le?'' (Zaman saya bensin Rp 700, sekarang berapa, Nak?), ditambah pula lingkungan keluarga presiden yang dihembusi aroma isu korupsi seperti yang tertera dalam testimoni Goerge Aditjondro (Buku Gurita Cikeas) dan berita koran di Australia yang menyoroti Keluarga Cikeas. Sehingga apa pun resep pemulihan ekonomi yang diambil pemerintahan SBY pada saat itu, dianggap tetap bakal sulit mengatasi krisis tersebut.

Dengan kondisi tersebut, rakyat pun mulai tiba pada kejenuhan politik (political fatigue), yang oleh Thomas Hobbes sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang alamiah ketika pemerintah terlalu menggerek harapan yang tinggi pada rakyat tanpa kemudian disertai kemampuan membumikan implementasi kebijakan publik yang konkret dan terukur. Satu dari pengalaman yang berkesan di era kepemimpinan SBY misalnya soal ketegasannya memberantas korupsi, termasuk memenjarakan besan dan dua menterinya sendiri yang terkena skandal korupsi. Walaupun hingga di ujung pemerintahan, hal tersebut tak kunjung diikuti oleh peningkatan kinerja pemerintah terutama dalam hal ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Liddle & Mujani, 2012).

Kini, terpaan badai pelambatan ekonomi sedang menimpa pemerintahan Jokowi. Berbagai paket kebijakan penyelamatan ekonomi sudah dikeluarkan pemerintah, meskipun belum cukup menantang gejolak pelemahan rupiah yang terus menetaskan efek krusial tidak saja bagi pendapatan rakyat (buruh), tetapi juga bagi nasib/pekerjaannya. Belum lagi kegaduhan politik pemerintahan dan parlemen yang diawali konflik pemilihan pemimpin DPR dan MPR dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akibat basis politik pemerintah yang minim di parlemen. Sebenarnya friksi politik ini juga dialami di masa pemerintahan SBY jilid pertama (2004-2009), yang ditandai lahirnya 14 usulan penggunaan hak interpelasi, 9 usulan hak angket, 12 rapat konsultasi antara Presiden dan pimpinan dewan untuk mendamaikan situasi politik yang sengkarut.

Merawat Harapan

Kemungkinan, kondisi di ataslah yang antara lain memicu lahirnya sindrom "IWant SBY Back", meskipun romantisisme ini bisa bersifat subyektif-politis karena belum tentu secara absolut mencerminkan refleksi sikap rakyat Indonesia keseluruhan. Apalagi sejujurnya, efek pelambatan ekonomi yang memicu kegelisahan rakyat kali ini tak bisa dilepaskan dari force majure perekonomian global seperti krisis Yunani, rencana kenaikan suku bunga di AS, pelemahan yuan yang "direkayasa" termasuk konflik Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) yang ikut melimbungkan fondasi perekonomian global termasuk juga di Tanah Air.

Mestinya harus diakui, untuk ukuran setahun kepemimpinan, capaian atau kebijakan terobosan Presiden Jokowi juga tak kalah greget-nya, katakanlah kebijakan fundamental melepaskan ketergantungan rakyat terhadap subsidi BBM dengan mengalihkan kurang lebih Rp.185 triliun biaya subsidi BBM ke alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya mewujudkan program Trisakti atau ekonomi berdikari.

Namun bagaimanapun, tetap saja sindrom"I Want SBY Back" ini harus direspons sebagai alarm sekaligus input bagi pemerintahan Jokowi untuk lebih tegas berkomitmen merawat harapan publik (lewat penghadiran kebijakan konkret menyelamatkan rakyat dari krisis pendapatan, ketimpangan hukum, termasuk mensinergikan lembaga politik), berhubung sindrom tersebut muncul agak dini, di saat usia pemerintahan baru berumur kurang dari setahun. Itu menandakan potensi gelembung kerisauan publik sudah terjadi di masyarakat, sambil terus memantau terobosan-terobosan apa saja yang akan diluncurkan Jokowi menyongsong tahun ke-dua pemerintahannya.

Jika komitmen di atas bisa dijalankan dengan baik dan penuh kerja keras oleh pemerintah, didukung sumber daya politik dan keamanan yang maksimal, diharapkan ia akan menjadi dewa penyelamat (deux-exmachina) bagi perjalanan pemerintahan Jokowi, terutama untuk keluar dari prahara ekonomi.

(harian analisa)
Opini