Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Bagaimana Pendapat Anda?

detik.com

Kamis, 26 Sep 2019 15:21

detik.com

Jakarta - Presiden Jokowi menyetujui sejumlah poin di revisi UU KPK, di antaranya adalah soal penyadapan diawasi Dewan Pengawas. Apakah kamu setuju? Sampaikan aspirasimu di sini!

Jokowi sudah menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Namun demikian, ada empat poin yang disampaikan Jokowi soal revisi tersebut. Berikut pernyataan sikap Jokowi soal revisi UU KPK selengkapnya:

1. Saya tidak setuju jika KPK harus meminta izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, misalnya izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup meminta izin internal dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

2. Saya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, dari pegawai KPK, maupun instansi lainnya, tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

3. Saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejagung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

4. Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

Sikap Jokowi itu jadi pembahasan hangat. Sebagian pihak menganggap Jokowi menyetujui pelemahan KPK.

"Secara substantif, katanya kan mau menguatkan KPK, itu jelas tidak benar. Kita lihat justru yang ada adalah mengebiri atau mengamputasi berbagai kewenangan-kewenangan penting yang dimiliki KPK selama ini sehingga bisa efektif menjadi lembaga antirasuah yang bisa memberantas korupsi di Indonesia," kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019).

Sebagian lain berpendapat sebaliknya, revisi ini perlu demi KPK yang lebih baik. Bagaimana pendapat kamu? Sampaikan aspirasimu di kolom komentar!

Opini

Berita Terkait

Selasa, 28 Apr 2026 22:18

Budaya Indonesia Masuk Ruang Digital, Ini yang Terjadi di Museum Nasional

JAKARTA - Pemerintah bersama sejumlah pihak swasta dan platform digital menghadirkan pameran serta aktivasi karakter kreatif yang terinspirasi budaya Indonesia di Museum Nasional Indone

Selasa, 28 Apr 2026 22:15

Pasca Kecelakaan, Bos Danantara Tegaskan Evaluasi Total Sistem Keselamatan Kereta

JAKARTA �" Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas tragedi kecelakaan yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pad

Selasa, 28 Apr 2026 22:12

Purbaya Akan Tanggung 100 Persen PPN Avtur

JAKARTA �" Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian tiket pesawat

Selasa, 28 Apr 2026 22:10

Tembus Sistem Pertahanan AS, Jet Tempur Jadul F-5 Iran Bom Pangkalan Udara Kuwait

JAKARTA �" Sebuah laporan mengklaim bahwa jet tempur lawas F-5 Angkatan Udara Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara AS dan mengebom pangkalan militer Camp Buehring di Kuwait dalam peran

Selasa, 28 Apr 2026 22:08

Iran Ajukan Proposal kepada AS untuk Buka Selat Hormuz, Akhiri Perang

JAKARTA - Iran telah mengajukan proposal baru kepada Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri perang, dengan menunda negosiasi nuklir ke tahap selanjutnya. Proposal

komentar Pembaca