Mulai penghujung tahun 2015 ini, berbagai wilayah kabupaten/kota di Indonesia akan melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Para penguasa menilai pelaksanaan Pilkada secara serentak ini lebih efisien dan menghemat anggaran. Di Kota Medan sendiri, pelaksanaan Pilkada sudah di depan mata, tepatnya pada Rabu 9 Desember 2015 mendatang. Saat itu, warga Kota Medan akan menggunakan pilihannya untuk memilih salah satu calon yang terdiri dari pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar (Benar), serta  Ramadan Pohan-Edi Kesuma (Redy). Pada pelaksanaan Pilkada Medan kali ini terdapat satu hal menarik yang tidak dijumpai pada pemilihan-pemilihan sebelumya, yaitu minimnya antusias warga untuk menyambut pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Entah itu dikarenakan peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan yang giat dan awas memantau berbagai jenis pelanggaran, atau karena warga kota yang mulai sadar akan kualitas dan integritas calon pemimpin yang akan dipilih nanti. Antusias warga dalam menyambut Pilkada tergolong sepi. Ini bisa terlihat dari sedikitnya jumlah massa yang menjadi relawan atau turut serta dalam pelaksanaan kampanye masing-masing calon. Padahal, dulu jika ada calon yang melakukan kampanye, maka akan terbentuklah lautan manusia di lokasi-lokasi tertentu. Selain itu keberadaan spanduk, reklame, serta umbul-umbul pun juga tidak terlalu semerbak.

Kebanyakan para calon melakukan kampanye dengan 'blusukan' secara langsung mendatangi warga di beberapa lokasi sembari menyampaikan visi-misinya. Selain itu, mereka juga lebih aktif berkampanye melalui media masa (koran) khususnya lewat pemberitaan dan pemasangan iklan. Pemandangan inilah yang manjadikan pilkada Medan kali ini sedikit berbeda.

Tersadar

Rendahnya antusias warga kota Medan dalam menyambut pelaksanaan Pilkada ini, dapat menjadi salah satu indikasi akan membengkaknya angka golongan putih (Golput) pada hari H nanti. Masyarakat Kota Medan terkesan apatis dan cuek dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Tingkat partisipasi warga Medan pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2014 lalu hanya mencapai 56 persen saja. Sementara  partisipasi pada Pilkada 2010 hanya berkisar 34 persen.  "Dari tahun 2009 memang hampir tidak pernah mencapai 50 persen," ujar Yenni Chairiah Rambe, Ketua KPU Kota Medan.

Yenni mengakui banyak faktor yang mempengaruhi apatisme masyarakat Kota Medan. Salah satunya ialah perspektif masyarakat terhadap output yang dihasilkan oleh proses pemilu. Masyarakat Kota Medan disuguhkan beberapa kejadian dimana para anggota DPRD dan walikota yang merupakan hasil pemilu, terlibat kasus. "Itu yang menjadi beban berat kami (dalam melakukan sosialisasi)," ujar Yenni. (KPU.go.id)

Hal ini membuat salah satu anggota DPRD Kota Medan, Hendrik Halomoan Sitompul, angkat bicara. Ia mengatakan bahwa para pasangan calon juga harus bersumbangsih dalam meningkatkan partisipasi warga untuk memilih. Untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat Medan agar menggunakan hak suaranya, dihimbau kepada kedua pasangan calon agar proaktif berkomunikasi ke seluruh pelosok warga Medan dan tidak hentinya bersosialisasi. "Dengan demikian kami harapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada nantinya akan terus meningkat," tukasnya.

Ia juga mengharapkan kedua pasangan calon agar memunculkan sikap kenegarawanannya di mana tidak sembunyi-sembunyi dalam berkomunikasi dengan rakyat. Dengan mengutamakan sifat kenegarawan keberadaannya juga diterima semua kalangan. "Kami berharap pasangan calon tersebut siap menjadi negarawan yang mampu mentaati seluruh peraturan  dan hukum di negara ini," tugasnya. (Dnaberita.com)

Mungkin warga Medan sudah sangat kecewa dengan pemimpin yang dipilihnya dulu justru menjadi narapidana kasus korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama, dua walikota Medan terdahulu (Abdilah dan Rahudman) harus merasakan dinginnya jeruji besi lantaran terlibat dalam kasus KKN. Sementara itu, mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Samsyul Arifin juga pernah berurusan dengan KPK dan Gatot Pujonugroho, bersama dengan istri mudanya saat ini telah menjadi tersangka KKN. Anggota DPRD Sumut pun saat ini tengah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus Gatot. 

Penghamburan Anggaran?

Banyaknya pemimpin dan wakil rakyat yang berurusan dengan hukum lantaran terlibat korupsi inilah yang menjadikan warga apatis. Mereka menilai tidak ada gunanya menyumbangkan hak pilih untuk mendudukan calon tersebut di kursi kekuasaan dan akhirnya melakukan korupsi yang sangat memalukan. Sikap apatis warga dalalam pemilihan ini tentunya akan sangat merugikan. Pasalnya dalam Pilkada serentak kali ini, alokasi anggaran cukup besar.

Berdasarkan data KPU Sumut yang penulis himpun dari Medanbisnisdaily.com, total dana pilkada serentak di Sumut sebesar Rp 471,267 miliar lebih, yang terbagai dalam 23 kabupaten/kota dengan perincian masing-masing Madina Rp.25,248 miliar lebih, Nias Utara (Rp 17,205 miliar lebih, Binjai (Rp 15,5 miliar), Serdang Bedagai (Rp 27 miliar baru teralokasi Rp 20 miliar), Simalungun Rp 46,574 miliar baru teralokasi Rp 27,3 miliar), TanjungbalaiRp 9,567 miliar baru teralokasi Rp 7 miliar), Pematangsiantar (Rp 10,861 miliar), Asahan (Rp 27,336 miliar baru teralokasi Rp 25 miliar).

Selanjutnya, Sibolga (Rp 5,77 miliar), Samosir (Rp 15,992 miliar), Tapanuli Selatan (Rp 13 miliar), Nias Barat (Rp 16,71 miliar baru teralokasi Rp 15,22 miliar), Gunung Sitoli (Rp 13,234 miliar), Labuhanbatu Selatan (Rp 12,473 miliar lebih), Labuhanbatu Utara (Rp 17,455 miliar lebih), Nias (Rp 15,5 miliar), Labuhanbatu (Rp 23,976 miliar lebih), Medan (Rp 60,086 miliar lebih), Karo (Rp 21,725 miliar lebih), Pakpak Bharat (Rp 9,914 miliar lebih baru teralokasi Rp 8 miliar), Samosir (Rp 15,044 miliar lebih baru teralokasi Rp 9 miliar), Humbang Hasundutan Rp16,090 miliar lebih dan Nias Selatan sebesar Rp 35 miliar.

Diketahui Kota Medan menjadi kota di Sumut dengan anggaran Pilkada terbesar yang mencapai Rp 60,086 miliar lebih, sedang Sibolga terkecil dengan Rp 5,77 miliar lebih. Akan sangat disayangkan jika dana sebesar ini terbuang percuma untuk kepentingan segelintir orang saja. Sifat apatis masyarakat ini juga tidak dapat disalahkan karena menggunakan hak suara atau tidak dalam pemilihan, merupakan hak setiap orang yang harus dihormati.

Menurut hemat penulis, sistem pemilihan secara langsung ini tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Pemilu merupakan bentuk aliran sistem negara barat, bukan negara kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan bunyi sila ke-4 Pancasila yang seharusnya kita terapkan dalam memilih pemimpin.Jangan sampai pesta demokrasi bagi rakyat dalam melaksanakan hak politiknya, justru ternodai dan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang haus akan kekuasaan.

(analisadaily.com)
Opini