okezone.com

BOGOR  Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama di Indonesia adalah revitalisasi pendidikan vokasi secara besar-besaran.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengajukan skema-skema SMK mana saja yang harus direvitalisasi.

Kemendikbud berharap ada sekitar 3.000-4.000 SMK yang direvitalisasi, terutama SMK Prioritas, Kelautan, Pariwisata, Pertanian dan Ekonomi Kreatif.

Mengenai guru, Kemendikbud juga akan mengajukan sekitar 72.000 guru SMK yang diangkat dengan skema P3K, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga, guru tersebut bisa dikontrak satu, dua, tiga tahun atau tergantung keinginannya.

"Mereka ini in take-nya dari para pekerja. Mereka yang sudah punya pengalaman kerja untuk mengabdi di sekolah dengan waktu tertentu pun sesuai dengan P3K itu," jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Bogor, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sebelumnya, dari program keahlian ganda yang sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud, sekitar 15 ribu guru sudah diberi pengalaman kemahiran sesuai dengan bidangnya. Namun, Kemendikbud membutuhkan 90 ribuan guru SMK yang mempunyai keahlian produktif.

Jadi, Kemendikbud mengusulkan pengangkatan guru melalui P3K bukan dari fresh graduate, tetapi dari yang sudah berpengalaman. Muhadjir Effendy juga menjelaskan mengenai kurikulum yang akan diterapkan.

"Kan sudah diganti menteri koordinator ekonomi, kita merubah strategi supply base atau supply drive menjadi demand drive," tambahnya.

Sekitar 70% kurikulum keahlian diusulkan dari dunia industri dan dunia usaha, termasuk peralatan-peralatan dari rekomendasi dunia industri dan dunia usaha. Para siswa-siwi juga akan mendapat sertifikasi dari perusahaan-perusahaan besar yang akan berkerja sama dengan sekolah tersebut.

Perusahaan juga sekaligus bisa memberikan rekognisi kepada sekolah bahwa pendidikan siswanya menggunakan standar perusahaan tersebut.

"Jika nanti siswa tersebut tidak bisa bekerja di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan sekolahnya, setidaknya anak tersebut sudah mempunyai kemampuan yang sudah diakui perusahaan yang punya reputasi. Sehingga, memudahkannya untuk mendapatkan pekerjaan," ujarnya.

(okezone.com)