- Home
- Pendidikan
- BNPB Tak Setuju Kurikulum Kebencanaan Masuk Pendidikan Karakter
Pendidikan
BNPB Tak Setuju Kurikulum Kebencanaan Masuk Pendidikan Karakter
Kamis, 03 Jan 2019 11:15
"Harap dipertimbangkan kembali rencana Mendikbud yang hendak memasukkan pendidikan kebencanaan di mata pelajaran pendidikan karakter karena tidak akan fokus. Sebab, pendidikan karakter terlalu banyak muatannya, seperti narkoba, terorisme, bela negara," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jl Pramuka Raya, Jakarta Timur, Rabu (2/1/2019).
Dia mengatakan BNPB sudah berkonsultasi dengan para ahli terkait rencana dari Mendikbud. BNPB setuju pada rencana pendidikan kebencanaan tidak dijadikan mata pelajaran baru, apalagi dijadikan salah satu pelajaran di ujian nasional (UN).
"Jadikan Geografi sebagai mata pelajaran wajib untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs, dimasukkan ke dalam pelajaran IPS. Untuk SMA, SMK, dan MA di mata pelajaran Geografi akan lebih mudah mewadahi pendidikan kebencanaan," ujar dia.
Sutopo mengatakan pendidikan kebencanaan sebaiknya dijadikan mata pelajaran muatan lokal. Pendidikan kebencanaan ini juga bisa diajarkan dalam bentuk keterampilan gladi, simulasi, dan latihan penanggulangan bencana dalam ekstrakurikuler.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan akan melaksanakan instruksi presiden terkait adanya kurikulum kebencanaan. Namun pendidikan kebencanaan ini akan masuk PPPK dan bukan sebagai mata pelajaran tersendiri.
"Nanti ada bagian dari PPPK, Program Penguatan Pendidikan Karakter, terutama untuk memberikan basic of life skills. Jadi dasar-dasar keterampilan hidup," kata Muhadjir di kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (27/12).
Muhadjir menyebut pelaksanaan PPPK akan dimulai pada tahun ajaran 2019. Ia juga akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan pelatihan kecakapan khusus yang terkait dengan kebencanaan.
Menurut Muhadjir, sebenarnya sejak dulu sudah ada pendidikan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana, namun hanya menjadi muatan lokal. Dengan adanya instruksi dari presiden, ia membuka kemungkinan untuk mengajarkannya di semua wilayah di Indonesia.
(detik.com) Pendidikan
PTPN IV Tuntaskan Penanaman 9.000 Pohon di Bumi Lancang Kuning
PEKANBARU-PTPN IV melalui entitasnya di Riau, PTPN IV Regional III menuntaskan penanaman sedikitnya 9.000 bibit pohon di berbagai wilayah operasional sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mend
Latsar CPNS Meranti Dimulai, Ratusan Calon ASN Ditempa Jadi Pelayan Publik Berintegritas
SELATPANJANG â€" Sebanyak 177 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai menjalani tahapan penting dalam perjalanan mereka menuju Aparatur Sipil Negar
Dapur MBG SPPG Umban Sari 02 Pekanbaru Hentikan Operasional Sementara, Diduga Terkendala Pencairan Dana
Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umban Sari 02 Pekanbaru yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara mulai Kamis (11/6/2026).Informasi penghentian sementara
Kejari Kuansing Ringkus Buronan Korupsi 8 Tahun di Loteng Rumah Istri
KUANSING â€" Setelah buron selama delapan tahun, Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dana bantuan sertifikat tanah pola KKPA dari PTPN V kepada Koperasi Petani Siampo
SPP UPMS I: Kenaikan Pertamax Menjadi Alarm bagi Penguatan Kedaulatan Energi Nasional
PEKANBARU - Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP UPMS I) memandang kenaikan harga Pertamax yang dalam periode tertentu telah mencapai lebih dari 30 persen sebagai pengingat penting bahwa se