DENPASAR-Kebijakan bebas pungutan di sekolah yang diterapkan pemerintah, masih menjadi pertanyaan jajaran DPRD Denpasar. Pasalnya, masih ada informasi yang simpang siur terkait larangan ini.

Terkadang ada yang menyatakan bisa, kemudian di satu sisi tetap dilarang. Karena itu, 16 Januari 2017, Komisi IV DPRD Denpasar meminta penjelasan terkait masalah pendidikan, termasuk pungutan ini kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) setempat.

Ketua Komisi IV DPRD Denpasar I Gede Semara dalam pertemuan itu mengawali dengan pertanyaan seputar pungutan terhadap siswa atau orang tua dan komite. Pihaknya ingin ada kejelasan informasi terkait masalah ini.

Salah seorang Kabid di Disdikpora I Ketut Sudana mengatakan, mulai tahun ini pihaknya telah mengambil kebijakan menghentikan segala pungutan sekolah di tingkat SD dan SMP negeri.

"Kebijakan itu dilakukan menindaklanjuti keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)," ujarnya seperti mengutip Bali Post, Selasa (17/1/2017).

Pada rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV, I Gede Semara, juga dihadiri beberapa pejabat lainnya di Disdikpora, di antaranya Kasubag Perencanaan Data dan Pelaporan Made Sudarya, Kabid Pembinaan Ketenagaan A.A. Gede Wiratama, dan Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan SD, A.A. Putu Gede Astara (okezone.com)
Pendidikan