DUMAI - Terkait adanya rencana pemerintah merevisi Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Revisi ini dilakukan terutama untuk mengakomodir ketentuan mengenai transportasi online. Mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan. 

Terdapat beberapa poin dalam revisi Undang Undang tersebut yang mendapat penolakan yakni, legalitas angkutan online dan sepeda motor dijadikan angkutan umum.

Salah seorang Dosen Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai, Trisna Mesra ST MT mengatakan bahwa seperti yang diketahui bersama bahwa dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah jelas mengatur beberapa pasal yang menjelaskan tentang norma tentang agkutan umum. Sehingga tidak perlu untuk dilakukan revisi Undang Undang tersebut.

Di era modern saat ini, masyarakat memang banyak menggunakan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi namun hal itu tidak mengharuskan kendaraan roda dua menjadi alat transportasi umum. Hal ini menyangkut pada keselamatan umum baik konsumen pengguna jasa ojek online maupun pengguna jalan lainnya.

"Jenis angkutan online ini berbeda dengan jenis angkutan umum lainnya, karena menggunakan aplikasi online dan pelayanan yang baik tentunya. Namun dikarenakan ojek online ini belum merata ada di seluruh Indonesia maka alangkah baiknya hanya di atur oleh Peraturan Daerah setempat sehingga memudahkan masyarakat ataupun pemda setempat untuk berkoordinasi dengan pihak pengelola apabila dikemudian hari terjadi hal hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dilapangan juga telah mampu dalam meminimalisir lakalantas di lapangan. Baik melalui sosialisasi dan tindakan. (vie)



Pendidikan