- Home
- Pendidikan
- Kemendikbud Gandeng KPK Bentuk Tim Kawal Anggaran Pendidikan
Kampus
Kemendikbud Gandeng KPK Bentuk Tim Kawal Anggaran Pendidikan
Rabu, 09 Jan 2019 13:25
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran pendidikan di 2019.
Mendikbud Muhadjir Effendy bersama jajaran kemarin mendatangi Gedung Merah Putih KPK dan bertemu pimpinan KPK untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama dua lembaga sebelumnya.
Muhadjir Effendy mengatakan, saat pertemuan dengan pimpinan KPK termasuk Ketua KPK Agus Rahardjo ada beberapa hal yang dibahas.
Pertama, tentang anggaran pendidikan di 2019. Dari 20% total anggaran pendidikan dalam APBN, sebagian besar yakni 62% berada di daerah dengan mekanisme transfer ke daerah.
"Saya hari ini (kemarin) bersilaturahmi dengan pimpinan KPK terutama untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2019," ungkap Muhadjir di lobi depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Untuk aspek pengawasan tersebut, sempat dibahas juga tentang pengendalian dan pengawasan di tingkat daerah yang belum efektif dan maksimal. Karenanya, KPK secara kelembagaan akan memfasilitasi bagaimana agar Kemendikbud juga memiliki akses yang cukup untuk ikut mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran pendidikan di daerah.
Salah satu bagian dari anggaran pendidikan tersebut, lanjut Muhadjir, yakni bantuan operasional sekolah (BOS). Hakikatnya, dana BOS sudah langsung bisa dicairkan dan bisa diterima langsung sekolah. Hanya saja, terkadang masih ada dugaan penyimpangan yang terjadi.
Poin kedua, Muhadjir menyampaikan dan memberikan apresiasi kepada KPK yang pada 2018 telah memberikan dan menorehkan pesan yang tersendiri bagi Kemendikbud. Musababnya, banyak kasus korupsi sektor pendidikan yang bisa diselesaikan atau bisa ditangani oleh KPK.
Poin ketiga, Kemendikbud dan KPK bersepakat meningkatkan kerja sama termasuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di KPK. Agus Rahardjo mengatakan, KPK dan Kemendikbud sepakat membentuk tim monitoring masing-masing dan bersama untuk melakukan pengawasan di daerah-daerah.
(okezone.com)
Pendidikan
PTPN IV Tuntaskan Penanaman 9.000 Pohon di Bumi Lancang Kuning
PEKANBARU-PTPN IV melalui entitasnya di Riau, PTPN IV Regional III menuntaskan penanaman sedikitnya 9.000 bibit pohon di berbagai wilayah operasional sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mend
Latsar CPNS Meranti Dimulai, Ratusan Calon ASN Ditempa Jadi Pelayan Publik Berintegritas
SELATPANJANG â€" Sebanyak 177 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai menjalani tahapan penting dalam perjalanan mereka menuju Aparatur Sipil Negar
Dapur MBG SPPG Umban Sari 02 Pekanbaru Hentikan Operasional Sementara, Diduga Terkendala Pencairan Dana
Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umban Sari 02 Pekanbaru yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara mulai Kamis (11/6/2026).Informasi penghentian sementara
Kejari Kuansing Ringkus Buronan Korupsi 8 Tahun di Loteng Rumah Istri
KUANSING â€" Setelah buron selama delapan tahun, Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dana bantuan sertifikat tanah pola KKPA dari PTPN V kepada Koperasi Petani Siampo
SPP UPMS I: Kenaikan Pertamax Menjadi Alarm bagi Penguatan Kedaulatan Energi Nasional
PEKANBARU - Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP UPMS I) memandang kenaikan harga Pertamax yang dalam periode tertentu telah mencapai lebih dari 30 persen sebagai pengingat penting bahwa se