Dirjen Riset dan Pengembangan (Risbang) Kemenristek-Dikti Muhammad Dimyati menjelaskan, paten itu bersumber dari hasil penelitian yang meningkat. Maka jika penelitian meningkat, jumlah inovasinya pun naik signifikan. "Namun, yang menjadi PR adalah bagaimana agar paten itu produktif supaya dipakai di industri," jelasnya. Dimyati mengakui bahwa ada UU Paten memang memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendaftarkan paten. Selain itu, para peneliti juga mendapatkan royalti, juga ada afirmasi untuk biaya pemeliharaan paten.

Dirjen menjelaskan, untuk pemeliharaan paten biayanya digratiskan selama lima tahun. Selanjutnya pada tahun keenam hingga masa berlaku paten, itu habis hanya bayar 10%. "Paten biasa itu (berlakunya) 20 tahun dan paten sederhana 20 tahun. Jadi, 10-20 tahun itu hanya 10% bayarnya (pemeliharaan paten)," jelasnya. Dimyati mengatakan, contoh paten yang sudah diproduksi seperti pengalengan gudeg yang dibuat LIPI, implant tulang, BPPT yang menghasilkan obat-obatan herbal dan pembungkus kapsul.

Dia berharap akan semakin banyak industri yang melamar hak paten itu sehingga semakin bermanfaat di masyarakat. Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Asep Saifuddin berpendapat, WIPO memang mencatat hak kekayaan intelektual secara umum termasuk paten dan buku. Oleh karena itu, jumlah paten yang bisa terdaftar itu bisa meningkat lebih baik karena potensi pengusul paten itu bisa dari banyak sumber. Tidak hanya pembuat teknologi, tetapi juga buku. Rektor Universitas Al Azhar Indonesia ini menjelaskan, adanya lonjakan jumlah paten ini merupakan kabar gembira.

Hal ini mencerminkan adanya peningkatan produktivitas menulis, membuat prototipe, dan inovasi lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses administrasi pendaftaran hak kekayaan intelektual di Indonesia mulai cepat. Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Said Hamid Hasan berpendapat, pemerintah harus mendorong dunia industri untuk bisa memproduksi berbagai paten yang telah terdaftar tersebut. Pasalnya, banyak paten tersebut yang tidak diproduksi karena dunia bisnis Indonesia yang tidak mampu memasarkannya.