Mulai dari perencanaan masuk kedalam pengerjaan, yang paling utama adalah perencanaan itu diikutkan semua masyarakat Kepenghuluan/Desa, kalau sudah ditentukan dalam perencanaan tentunya masyarakat sudah mengetahui, dalam hal tersebut benar benar niat para Penghulu di Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Bangko Pusako.

"Ini untuk penyerapan anggaran secara maksimal kepada masyarakat, itulah harapan kita, dan harapan kita lagi tidak ada penghulu terlibat dalam hukum, dari 153 kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir," ujarnya.

Dia juga mengatakan Plank itu kewajiban penghulu bagaimana susunan dan tatacara dalam anggaran desa dalam perincanaan, setelah perencanaan baru pemasangan plank, ada dua hal yang mendasar pertama UU yang wajib, kedua UU keterbukaan publik.

"Memang itu kewajiban Penghulu untuk memaparkan anggaran pertahun yang dapat dilihat publik, dua UU keterbukaan terhadap publik, hak masyarakat untuk mengetahui impormasi tersebut jadi data ukurnya ada dua itu, kalau tidak dipasang plank wajib ada sangsi karna sudah kewajiban, karna mulai dari perencanaan sudah diatur didalam aturannya," jelasnya.

Auditor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

Wahyu Rahmadani SIP, MSI, Kamis (12/12) mengatakan untuk anggaran Dana Desa (DD) dan Dana Kepenghuluan (DK) di tahun 2019 itu tepat sasaran, memang pungsinya untuk masyarakat dalam hal pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal itu sendiri.

Artinya masyarakat lokal yang berada di tingkat Kepenghuluan tersebut bisa berdaya, dan ada partisipasinya dalam pembangunan, karna prinsipnya sekarang padat karya, sesuai dengan anjuran dan petujuk teknis dari kementrian. 

"Kami sebagai Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP) jugakan bertugas untuk mengawasi kinerja Kepenghuluan didalam hal pengelolaan dana tersebut, memang itu tugas kami dalam hal pengawasan pengelolaan dana Kepenghuluan," imbuhnya.

Wahyu kembali menjelaskan, pengerjaan di Kepenghuluan itu swakelola, swakelola berbentuk pokmas yang di padat karyakan, dan untuk swakelola tipe dari swakelola pokmas ini bentuk pengawasannya dari masyarakat langsung.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bangko Pusako Paimin, Kamis (12/12) berharap dengan adanya sosialisasi hukum tersebut seluruh Kepenghuluan Kecamatan Bangko Pusako dapat meninjak lanjuti setiap permasalahan, dan setiap menjalankan atau mengalokasikan dana desa tidak tersandung dengan hukum dan benar dalam pelaksanaannya.

"Apapun permasalahannya kita harus berkordinasi, dan bertanya tentunya pertama kepada inspektorat sebagai pembina Kepenghuluan Pemerintahan ditingkat Desa se-Kecamatan Bangko Pusako, ini harapan saya sebagai ketua APDESI," katanya. (tsh)