Masalah sengketa tanah di berbagai wilayah di Indonesia makin meningkat. Sejumlah wilayah yang seharusnya digunakan sebagai ruang hijau dan pembangunan fasilitas publik beralih sebagai pusat bisnis komersil.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai alih lahan tersebut lantaran ketiadaan regulasi dari pemerintah untuk bersikap tegas dan terbuka.

"Perlu pengawasan yang lebih detil dan merata. Pemerintah seharusnya mempunyai bank data milik masyarakat yang transparan di publik. Bila tidak, seperti yang terjadi sekarang lahan konservasi dibangun wilayah komersil," kata Tulus Abadi dalam diskusi "Senator Kita" di Bumbu Desa Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Acara ini terselenggara atas kerjasama DPD RI, merdeka.com, RRI Pro 3, IJTI, IJO, dan IKN.

Alih fungsi lahan, seperti terjadi di Jalan TB Simatupang dalam tata ruang kota berfungsi sebagai lahan hijau di ibukota beralih sebagai pusat usaha.

Bagi dia, dalam kondisi regulasi pemerintah lemah dalam mengelola pengawasan izin tanah, berimbas pemilik modal atau penguasa menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seenaknya.

"Rakyat kecil yang tinggal di pusat kota seakan diusir secara halus dengan membayar pajak tanah lebih mahal. Pilihan mereka hanya dua, pergi atau menjadi rakyat miskin kota," katanya.

Menurut dia konflik dan alih fungsi lahan bukan lagi untuk memperbaiki sistem tata ruang kota namun menguntungkan pihak lain untuk menata uang lebih dominan.
[merdeka.com]
Peristiwa