PELALAWAN-Rombongan DPRD Pelalawan bersama Badan Perizinan, BLH, Dinas Perkebunan dan BPN, sambangi perusahaan‎ perkebunan kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana, Kamis (5/1/2017). Turut mendampingi Kepala Desa Ukui Dua, Tarmizi.

Nasarudin, SH, MH, Ketua DPRD Pelalawan didampingi Wakil Ketua DPRD, Suprianto SP, Ketua Komisi I DPRD dan anggota, mengatakan, kunjungan ini berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perizinan perusahaan. Ditegaskan Nasar, setiap perusahaan yang berinvestasi di Pelalawan akan dikunjungi untuk mengecek secara langsung legalitas yang dimiliki perusahaan.

"Kita ingin memastikan segala bentuk perizinan milik perusahaan Samsung Group ini, taat terhadap aturan dan perundangan yang berlaku. Karena, kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dari pusat, maka PAD dari sektor perizinan digenjot. Setiap badan usaha di Pelalawan‎ wajib memenuhi segala perizinan," tegas Nasarudin.

Selanjutnya, rombongan juga mengecek langsung ke lokasi perusahaan yang disinyalir sejumlah lahan tidak mengantongi legalitas perizinan Hak Guna Usaha perkebunan.

Sementara Devitson, Kepala BPMP2T Pelalawan, mengatakan, setiap perusahaan wajib memenuhi segala bentuk perizinan. Bila belum memiliki atau ada yang diperbaharui, maka BPMP2T siap memberikan pelayanan kepada perusahaan. 

"Kita minta kerjasama yang baik terhadap perusahaan dan jujur terkait legalitas yang dimiliki. Bila ada izin yang belum dimiliki atau terjadi perubahan izin bangunan, kita siap membantu," tandas Devitson. 

Jendrik, General Manager PT Gandaerah Hendana, menyebutkan, perusahaan siap melaksanakan kewajiban terkait segala perizinan perusahaan. Bila ada yang belum lengkap, perusahaan akan segera melakukan perbaharui.

"Kita siap dan mendukung upaya DPRD dan Dinas terkait terkait penertiban ini," ungkap GM Gandaerah Hendana.

Sementara itu, manajemen Gandaerah lainnya mengaku terkait izin yang belum dimiliki oleh perusahaan adalah IMB perumahan. Namun, kedepannya perusahaan akan taat dan segera melakukan pengurusan perizinan perumahan tersebut. (gfz)