Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk sistem layanan nasional untuk kesehatan jiwa. Pasalnya, pandemi virus corona (Covid-19) dinilai berdampak pada kualitas kesehatan mental masyarakat akibat kehidupan sehari-hari menjadi serba tidak menentu.

Kondisi itu semakin diperparah dengan banyaknya kabar buruk dan rumor yang serba tidak pasti kebenarannya. Hal itu kegelisahan yang semakin mengganggu, berujung kepada keputusasaan dan stres.

"Orang yang mulai terganggu dengan kegelisahan harus didampingi dan dibimbing oleh ahli yang mengerti, sehingga tidak berakhir pada kondisi yang lebih parah, melebihi masalah akibat virus corona itu sendiri," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dikutip dari keterangan persnya, Rabu (22/4).

Untuk itulah, diperlukan layanan kesehatan jiwa untuk mencegah memburuknya kondisi mental masyarakat. Moeldoko menyebut masalah kesehatan jiwa selama masa pandemi corona mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menjadi pembahasan dalam rapat terbatas.

"Kita seharusnya tidak mengabaikan dampak kesehatan mental dari wabah ini. Ada banyak ketakutan dan kecemasan dan itu dapat mendorong perilaku yang merugikan diri sendiri," kata dia.

Moeldoko menjelaskan layanan kesehatan mental tersebut mencakup tiga langkah strategis yaitu edukasi publik, konsultasi awal dan pendampingan. Edukasi publik mengenai kesehatan mental kepada publik melalui sarana konten website, press conference di media center, webinar berkala di YouTube Gugus Tugas, SMS Blast dan infografis untuk disebar melalui jaringan WAG serta media sosial.

Sementara konsultasi awal psikologi dapat diakses publik melalui kanal chatbot, layanan telemedicine, call center, dan aplikasi.

"Untuk upaya ini dibutuhkan tim psikologi bertugas menjawab panggilan 24 jam dan perlu ada shift bertugas dari tim psikolog," jelas Moeldoko.

Kemudian, pada upaya pendampingan dilakukan terhadap masyarakat atau pasien yang membutuhkan konsultasi secara berkala. Moeldoko mengajak berbagai pihak untuk dapat berkontribusi bersama dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat.

"Untuk tahap (pendampingan) ini dilakukan dengan perjanjian dengan psikologi via telepon atau vicon meeting. Khusus kasus KDRT, HIMPSI dapat bekerja sama dengan Kementerian PPA," tuturnya.

Ketua Gugus Tugas HIMPSI untuk COVID-19 Andik Matulessy menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan tenaga psikolog dan para relawan dari kalangan mahasiswa Fakultas Psikologi yang akan mendukung program ini.

Menurut dia, sudah tersedia Standard Operation Procedure (SOP) pelayanan konsultasi secara berjenjang dan panduan konten untuk konsultasi.

"Kita akan menggunakan hotline dan aplikasi," ucap dia.

Sedangkan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Sammy Pangarepan menyarankan untuk jangka pendek bisa memanfaatkan call centre dengan kesiapan operator yang tersambung secara jarak jauh. Kemudian, untuk langkah berikutnya perlu dibuatkan aplikasinya agar alurnya lebih teratur.

Sementara itu, Direktur Infomedia Nusantara Riri menjelaskan ada dua hotline yang dapat digunakan yaitu 119 dan 117. Pada saluran 119 sekitar 60 persen penelpon menanyakan mengenai covid-19.

"Karena itu, kiranya perlu menyiapkan dan memaksimalkan layanan call centre baik 119 atau 117 dengan membuat fitur layanan psikologi," pungkas Riri.