TribunPekanbaru

Pengunjuk rasa dihadang oleh personil Satpol PP di pintu gerbang Disdikbud Kampar, Rabu (25/11/2015).

Aksi digelar massa gabungan mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tuanku Tambusai dan Gerakan Mahasiswa Kampar (GMK).

Massa awalnya sebarisan. Namun mahasiswa STKIP-TT memisahkan diri dari massa GMK atas perintah dosen mereka. Koordinator Lapangan Rudi yang juga mahasiswa STKIP-TT membantah dirinya membuat pernyataan sikap. Meski di dalam pernyataan sikap itu tercantum namanya.

"Bukan saya itu. Nggak tau saya itu siapa yang buat," kata Rudi saat akan meninggalkan Kantor Disdikbud Kampar.

Dalam pernyataan sikap itu, pengunjuk rasa menuding Nasrul gagal memimpin Disdikbud. Kegagalan itu dibuktikan dengan masih berlangsungnya perbudakan terhadap guru honor.

Disebutkan, ada 2.653 guru honor komite di Kampar. Hanya 1.250 orang di antaranya menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

"Itupun tidak seberapa nilainya. Untuk minyak motor tidak cukup. Rp. 400.000 per bulan," seru Risko, orator dari GMK, saat membacakan pernyataan sikap itu.

Menurut pengunjuk rasa, ribuan guru dipekerjakan secara tidak manusiawi. Disdikbud dinilai melakukan pelanggaran HAM terhadap guru.

Selain itu, Disdikbud juga dituding mencurangi proses verifikasi persyaratan penerima Beasiswa tahun 2015. Banyak mahasiswa penerima yang tidak berhak.

Bahkan ada mahasiswa penerima beasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak mencukupi. Bahkan, diduga pihak Disdikbud melakukan pemotongan hingga Rp. 1.000.000 per orang.

Adapun tuntutan dalam pernyataan sikap itu, sebagai berikut:

1. Pecat Kadisdikbud Kampar sekarang juga
2. Beri seluruh guru honorer upaya layak sesuai UMK tanpa tebang pilih
3. Distribusikan Guru PNS secara merata
4. Tangkap mafia pendidikan Kampar
5. Usut tuntas kecurangan verifikasi dana beasiswa Kampar 2015 dan lakukan verifikasi ulang.

(tribunnews.com)