KPK Dalami Kasus Korupsi RTH di Bandung Lewat Pemeriksaan 13 Saksi

admin

Kamis, 23 Apr 2020 11:18

Gedung KPK.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintahan Kota Bandung pada tahun 2012-2013. Untuk mendalami hal tersebut, tim penyidik akan memeriksa 13 saksi.

Mereka adalah Wiraswasta Lili Suhendar atau yang mewakili, Wiraswasta Iyi Dayi atau yang mewakili, Wiraswasta Dadang Solihin, Wiraswasta Tete atau ahli waris, Ibu Rumah Tangga Odah atau ahli waris, Ibu Rumah Tangga Sutidjah, Ibu Rumah Tangga Oneng, dan Wiraswasta Rasta.

Kemudian dua orang pensiunan bernama Dally Affandi dan Harding, serta tiga orang pegawai negeri sipil (PNS) bernama Ayeng, Eram dan Ningsih. Mereka semua akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Dadang Suganda.

"Mereka (13 orang) akan diperiksa sebangai saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (23/4).

Dadang Suganda merupakan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Dadang diduga makelar tanah yang mendapatkan keuntungan sekira Rp30 miliar dalam proses jual-beli tanah untuk proyek RTH Bandung.

Sebelum Dadang, KPK telah lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini. Ketiganya yakni, mantan Kadis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bandung, Herry Nurhayat (NH); serta dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS).

KPK menyebut, alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk RTH sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri dari belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH. Dua di antaranya yakni RTH Mandalajati dengan anggaran Rp33,445 miliar dan RTH Cobiru dengan anggaran Rp80,7 miliar.

Diduga, TDQ dan KS meminta penambahan anggaran. Keduanya juga diduga sebagai makelar dalam pembebasan lahan. Sedangkan Herry, selalu pengguna anggaran membantu proses pencairan anggaran.