pekanbaru.tribunnews.com

PEKANBARU - Kelangkaan minyak solar di Riau masih terus terjadi. Di sejumlah SPBU masih ditemukan atrean panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM jenis solar.

Meski kelangkaan solar sudah berlangsung sepekan lebih, ?namun hingga saat ini belum ada solusi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

?Alih-alih mencari solusi, Pemprov Riau justru menyebut biang kelangkaan solar di Riau terjadi akibat penyalurannya yang tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Evarefita, Senin (14/3/2022) bahkan secara terang-terangan menyebut, ?ada mobil mewah yang ikut mengantri untuk mengisi BBM subsidi solar.

"Kita ingin penyaluran bio solar ini bisa tetap sasaran. Karena kita melihat masih banyak penyaluran bio solar tidak tepat sasaran. Masa iya mobil mobil mewah isi BBM subsidi solar juga," katanya.

Seharusnya, kata Evarefita, kendaraan mewah beralih menggunakan BBM non subsidi, seperti Dexlite maupun Pertamina Dex, bukan menggunakan bio solar BBM subsidi.

"Jadi yang berhak diberikan BBM subsidi itu kendaraan angkutan orang dan kendaraan barang. Jadi itu harus diperhatikan oleh SPBU," ujarnya.

??Lalu saat ditanya seperti apa pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di lapangan, Eva menyebut ?untuk pengawasan di SPBU merupakan kewenangan dari PT Pertamina selaku penyalur BBM ke SPBU.

"Kalau pengawasan SPBU itu sebetulnya kewenangan Pertamina, tapi juga bisa melibatkan pemerintah daerah setempat dan Forkompinda untuk melakukan pengawasan," katanya.

Sementara saat disinggung terkait upaya apa yang sudah dilakukan Pemprov Riau untuk mengatasi kelangkaan solar di Riau, ?Pemprov Riau berjanji akan segera mengirim surat permintaan tambahan kouta BBM jenis bio solar ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Permintaan tambahan kuota itu menindaklanjuti kelangkaan BBM Subsidi bio solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kabupaten kota se Riau.

Eva mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan admistrasi dan segara mengirim surat ke BPH Migas terkait permintaan tambahan kuota bio Solar.

Sebab yang menentukan kuota BBM seluruh Indonesia merupakan kewenangan BPH Migas, sedangkan PT Pertamina bertugas mendistribusikan BBM.