pekanbaru.tribunnews.com

DUMAI - Sejumlah ruas jalan, rumah bahkan tempat Pemakaman umum (TPU) jalan Di Budi Kemuliaan di Kecamatan Dumai Kota tergenang banjir rob, Senin (19/10/2020).

‎Genangan air yang dikenal dengan sebutan Pasang Keling menggenang sejak Senin pagi, tinggi air berwarna cokelat kemerahan menggenang sekitar 20 cm hingga selutut orang dewasa.

Pantauan Tribunpekanbaru.com, air menggenang di sejumlah ruas Jalan Sultan Hasanuddin, genangan juga terlihat di Jalan Cempedak, jalan Juruk serta sejumlah gang di jalan tersebut.

Di antaranya Gang Kandis, Gang Apel dan Gang Sukun.

Bukan hanya itu saja, Pasang keling kali ini juga menggenangi jalan Budi Kemuliaan, Patimura, dan jalan-jalan lainya yang ada di kota Dumai.

Bahkan, terlihat TPU Budi Kemuliaan juga ikut tergenang, dengan Rumah- rumah di Kecamatan Dumai Kota.

Titik yang berdampak ada di Kelurahan Rimba Sekampung Banjir Rob atau Pasang Keling, bahkan dijalan pemuda Laut air pasang terlihat menggenangi hingga lutut orang dewasa.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Dumai, Zulkifli As, mengaku, bahwa ‎dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Dumai, menyaksikan bahwa Kota Dumai, dilanda banjir rob, dan kondisi nya tidak seperti biasanya luapannya datang berulang kali, dan intensitasnya pun cukup banyak.

Dirinya mengaku, jika diperhatikan, ada beberapa hal yang menyebabkan banjir rob ini terjadi.

Pertama, masalah Pemanasan global, pembabatan hutan mangrove atau hutan bakau, topografi wilayah yang mengalami penurunan, perubahan tanah rawa dan lain sebagainya.

"Khusus untuk Kota Dumai, Kawasan pesisir Kota kita sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan industri, pergudangan dan pelabuhan sehingga sedikit banyaknya memiliki dampak terhadap kenaikan permukaan air laut.

Belum lagi fakta dari kajian yang kita lakukan bahwa, terjadi Penurunan permukaan Darat di Kota Dumai setiap tahunnya," terangnya.

Lebihlanjutdijelaskanya, dalam pengelolaan kebijakan, Kawasan pesisir pantai/laut menjadi otoritas penuh dari kewenangan Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu menjadi kewenangan Pemerintah pusat, anggaran Kota Dumai tidak bisa maksimal di fokuskan pada pengelolaan kawasan pesisir laut/pantai.

Namun, Pemerintah Kota dapat mengusulkan kebijakan agar bisa menjadi prioritas Pemerintah Pusat.

Zulkifli As menerangkan, dalam 5 tahun terakhir, setiap tahunnya Pemerintah Kota Dumai selalu mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan bantuan alokasi khusus guna menanggulangi persoalan abrasi, pembuatan tanggul raksasa, hingga Pembudidayaan kembali hutan mangrove guna mencegah Banjir rob ini.

"Kalau berdasarkan kajian yang kita lakukan, biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan Banjir di Kota Dumai lebih kurang sebesar Rp 400 - 500 Milyar," imbuhnya.

Walaupun sampai tahun ini (2020), tambahnya, apa yang diperjuangkan dan yang diusulkan tersebut belum mendapat prioritas dari Pemerintah Pusat.

"Saya tidak mau berputus asa dan masih menyimpan harapan, semoga di tahun-tahun yang akan datang, apa yang kita usulkan tersebut dapat di realisasikan Pemerintah Pusat sehingga kejadian-kejadian serupa tidak terjadi lagi," tambahnya.

Zulkifli As menghimbau pada masyarakat Kota Dumai, untuk tetap bersatu dan bersama-sama bekerja keras guna mendukung kebijakan Pemerintah, minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong membersihkan sedimentasi parit tempat tinggal, memberikan resapan air di gedung/bangunan dan tidak merubah fungsi drainase/parit yang telah dibangun oleh Pemerintah.

Menurutnya, Kebijakan Pemerintah tanpa dukungan masyarakat tidak akan ada artinya.

Untuk itulah, pihaknya mengharapkan dukungan penuh dan partisipasi semua elemen, menghadapi ini semua.

"Di Perubahan APBD 2020 ini, Pemerintah Kota Dumai akan mengerjakan apa yang menjadi kewenangan dan otoritas kita.

Misalnya, kita sudah menganggarkan sejumlah anggaran untuk program pengerukan parit dan sungai.

Semoga OPD terkait dapat segera mengeksekusinya dengan maksimal, sehingga hasilnya bisa diraskan langsung oleh masyarakat Dumai secara luas," pungkasnya.