Ilustrasi

KERITANG - Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Desa Kotabaru Sebrida , Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri inhil (Inhil) 25 November 2015 lalu diduga terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara.

Hal ini terlihat dari tiga saksi Pleno cakades Sopian, cakades Yanuar, cakades Tarmizi yusuf (Incamben), terdapat dua yang tidak menandatangani Berita Acara (BA) Pleno, yakni saksi cakades Sopiyan dan cakades Yanuar dari tiga calon yang ada. Kedua saksi cakdes itu menolak menandatangani Berita Acara (BA) karena kecurangan yang dilakukan oleh panitia.

"Ya, mas kita tidak menandatangani itu Berita  Acara (BA) karena pihak panitia tidak mengindahkan gugatan yang kita layangkan untuk membuka ulang Kotak surat suara TPS 10, padahal kita telah mendapatkan surat pernyataan dari ketua TPS 10 untuk membuka dan menghitung ulang surat suara di TPS 10," ungkap Regi kepada spiritriau.com yang merupakan saksi Pleno dari tim cakades Sopiyan. Sabtu (28/11/15)

Lebih lanjut lagi Regi menjelaskan atas keberatannya untuk menandatangani BA ini bermula atas kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh panitia TPS, suara cakades Tarmizi Yusuf yang awalnya hanya mendapatkan 69 suara berubah menjadi 70 suara.

"Berdasarkan hal tersebutlah kita meminta untuk membuka dan menghitung ulang surat suara di TPS 10, dan kita telah mendapatkan persutujuan ataupun pernyataan untuk membuka ulang itu surat suara dari ke TPS 10, namun hal ini tidak di indahkan ketua panitia Penyelenggara Pilkades Desa Kotabaru Sebrida ini," sambungnya lagi.

Sementara itu ketua panitia penyelenggara Pilkades Desa Kotabaru sebrida ketika dikonfirmasi spiritriau.com melalui sambungan telponnya  mengatakan bahwa gugatan telah  diterima, "dan masalah sudah kita serahkan ke pihak panwaslu, yang terdiri dari Camat, Polres, Koramil,"ungkap wahyu

Lebih lanjut wahyu mengatakan, Panitia penyelenggara tidak mempunyai wewenang untuk membuka dan melakukan penghitungan, "karena tugas kita hanya merekap, seharusnya permasalahan ini sudah selesai di TPS, dan untuk itu persoalan ini sudah serahkan ke Panwas,"papar wahyu. (dit)