Aditya Prahara

Kantor Bupati Inhil yang terbakar beberapa waktu yang lalu.

TEMBILAHAN - Penolakan terhadap rencana Pemkab Inhil untuk membangun kantor Bupati yang baru terus disuarakan masyarakat Inhil secara berkesinambungan agar  rencana tersebut  bisa dibatalkan.

Bukan tanpa alasan, pasalnya kebutuhan masyarakat saat terkini bukanlah gedung baru, melainkan perbaikan ekonomi.

"Semenjak Pemkab Inhil melemparkan keputusan akhir rencana pembangunan gedung baru kantor bupati kepada DPRD, masyarakat Inhil memang berharap wakilnya di DPRD Inhil berpihak kepada masyarakat, " ungkap Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri Inhil,  Firmansyah, beberapa waktu yang lalu.

Karena jelas Firmansyah, dari gerilya yang dilakukan pihaknya kepada beberapa kecamatan, upaya penolakan itu lantang disuarakan masyarakat.

"Bahkan masyarakat dengan tegas tidak akan mendukung dan memilih partai politik yang ikut menyetujui pembangunan kantor baru bupati itu, " tukasnya.

Beberapa masyarakat yang dimintai tanggapannya seputar rencana tersebut, kepada media ini mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak punya komitmen dengan perencanaan awal.

"Tidak setuju, dimana komitmennya tentang perbaikan struktur ekonomi masyarakat, khususnya perkebunan, " kata Jumadi Prabowo, warga Desa Sekayan Kecamatan Kemuning, Selasa (08/12/15) yang lalu.

Hal senada juga disampaikan Yuf warga Kuala Lahang, Gaung. Dimana Ia menyatakan bahwa jika partai pendukung gedung baru bupati itu terancam ditinggalkan konstituennya.

"Jika memang keputusan berada di DPRD  Inhil, ini lah saatnya untuk kita melihat apakah mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat dan apa bila mereka menyetujuinya berarti memang benar hanya janji-janji palsu yang mereka berikan sewaktu datang minta dipilih sebagai wakil kita (Rakyat) pada Pileg yang lalu, maka kami minta mereka berpihak kepada masyarakat luas, jika tidak mereka tidak akan kami pilih lagi, " ucapnya. (dit)