JAKARTA-Pasal penghinaan terhadap Presiden kembali menuai pendapat kontra. Kali ini Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, turut berpendapat.

Melalui siaran persnya kepada Okezone, Neta menjelaskan konsekuensi jika pasal penghinaan terhadap presiden disertakan kembali dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ia menilai pasal ini akan membuat Polri kewalahan.

"Sebab saat memproses pengaduan menyangkut pasal tersebut, bisa-bisa Polri dituding sebagai alat presiden untuk mengkriminalisasi para pengkritik atau lawan-lawan politiknya. Sama seperti saat memproses pengaduan Sarpin, Polri dituding melakukan kriminalisasi pada Komisi Yudisial," kata Neta, Senin (10/8/2015).

Dia juga mengemukakan dua alasan mengapa pasal ini tidak perlu dimasukkan ke KUHP. Pertama, pasal itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK); dan kedua, posisi warga negara sama di hadapan hukum, termasuk presiden.

"Memberi keistimewaan hukum kepada presiden sama artinya melakukan diskriminasi terhadap rakyat dan hukum itu sendiri. Untuk itu, pasal penghinaan presiden tidak perlu ada," tegas Neta.

Di dalam KUHP sebenarnya sudah ada pasal yang mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika merasa dihina, presiden bisa melapor ke polisi dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di KUHP.

Jika pasal ini kembali diberlakukan, lanjut Neta, ketika memproses kasus penghinaan terhadap presiden, Polri akan dianggap semata alat penguasa untuk membungkam kritik masyarakat.

"Wong Polri menindaklanjuti pengaduan Sarpin dan Romli saja, Polri dikecam habis-habisan dan Kabareskrim dianggap pro-koruptor," tuturnya.