TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) baik Eksekutif maupun legislatif Inhil diminta untuk fokus pada pembenahan kerusakan perkebunan kelapa masyarakat. Tidak perlu kebijakan baru dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Resi Gudang, dimana kebijakan tersebut malah menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Ungkapan tersebut disampaikan Jakfar mahasiswa Unisi Tembilahan kepada media ini, Selasa, (24/11/15). Untuk membuat kebijakan, perlu kajian yang dalam. Agar nantinya kebijakan tersebut tidak menghamburkan anggaran.

"Saat ini kemampuan anggaran perbaikan dan tingkat kerusakan perkebunan tidak sebanding. Dimana kerusakan lahan karena intrusi air laut, lebih tinggi dibanding kemampuan pemerintah membangun tanggul," ujarnya aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komiasariat Inhil itu.

Itu baru satu persoalan, padahal yang terjadi dengan kelapa ada banyak masalah. Contoh lainnya seperti serangan hama di banyak kecamatan, kondisi lahan perkebunan yang kritis dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Persoalan harga, saat ini bukan jadi masalah utama. Tapi empat persoalan tadi yang lebih penting. Kebutuhan pasar lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat produksi kelapa Inhil. Pembeli menaikkan harga untuk mendapatkan kelapa, kalau tidak mereka tidak dapat kelapa. Dengan kondisi itu, apa perlunya kita membangun resi gudang," sambungnya lagi.

Ia menambahkan, apa yang diucapkan bukanlah tampa dasar. Saat ini tidak ada antrian warga yang ingin menjual kelapa di perusahaan. Kapal pengangkut kelapa ke Malaysia juga harus parkir sekian lama untuk mencukupi muatan. Ditambah dengan berapa banyak tokeh kelapa yang bangkrut karena tidak mendapat jatah kopra.

"Dari apa yang kita lihat, rasanya memang tidak tepat kebijakan resi gudang digulirkan. Kebijakan baru tersebut tentu akan menyedot anggaran lagi. Cukup sudah enam proyek muktiyear, jembatan timbang Rumbai Jaya dan beberapa proyek lainnya yang terkesan mubazir anggaran," tandasnya. (dit)

Peristiwa