pekanbaru.tribunnews.com

PEKANBARU - Hingga Oktober 2020 ini realisasi anggaran untuk penanganan Virus Corona di Provinsi Riau belum maksimal.

Dari Rp 481,89 miliar yang disiapkan Pemprov Riau, hingga saat ini realisasinya baru sebesar 49,20 persen, atau senilai 237,11 miliar.

Anggaran ini mulai digunakan sejak Maret lalu saat virus asal China ini mulai masuk di Riau.

Artinya hingga saat ini sudah 7 bulan pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 berperang melawan Covid-19 dan sudah menghabiskan anggaran Rp 237 miliar.

Meski sudah ratusan miliar anggaran digelontorkan, namun kasus Covid-19 di Riau hingga saat ini belum menunjukkan trend penurunan.

Bahkan cenderung mengalami peningkatan. Hingga saat ini total kasus Covid-19 di Riau sudah hampir tembus 10 ribu kasus.

Anggaran untuk penanganan Covid-19 diperuntukkan untuk penanganan kesehatan, kemudian Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Anggaran ini kita sudah minta ke DPRD agar tidak dikurangi di APBD-P 2020, sehingga anggaran dari pertama sampai sekarang tidak dikurangi. Karena kita khawatir mana tahu nanti menjelang Desember 2020 masih ada peningkatan kasus," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Senin (12/10/2020).

Gubri mengatakan, dari anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan, paling banyak untuk dana Jaringan Pengaman sosoal yang disalurkan ke kabupaten/kota sebesar Rp271,61 miliar.

Hanya saja realisasinya baru 60,22 persen.

"Dana jaringan pengaman sosial baru terealisasi 163,58 miliar atau 60,22 persen, dari total anggaran Rp271,61 miliar. Artinya ini belum semua disalurkan oleh kabupaten/kota kepada masyarakat terdampak Covid-19," katanya.

Belum tersalurkanya dana pengaman sosial tersebut, Gubri kembali mengingatkan pemerintah kabupaten/kota se-Riau agar segera menyalurkan anggaran yang telah disiapkan Pemprov Riau untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sesuai data yang diusulkan dan telah sesuai verifikasi.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa anggaran jaringan pengaman sosial ini sudah disampaikan ke kabupaten/kota, namun mereka ada yang belum menyalurkan secara keseluruhan. Kita tak tahu persoalan di daerah ini apa," katannya.

Saat turun ke daerah, Gubri Syamsuar mengaku banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang baru sakit kali menerima bantuan Covid-19 dari kabupaten/kota.

Padahal seharusnya bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat penerima sebanyak tiga kali.

"Kemarin kepala desa di Bengkalis melapor ke saya baru menerima satu kali, dan minta ke saya. Seharusnya ini meminta ke kabupaten, karena kita sudah salurkan anggaran sesuai usulan," ujarnya.

Kemudian dana kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19 Riau, sebut Gubri, saat ini masih tersedia sekitar 60 persen lebih.

Di mana realisasi baru 39,69 persen atau Rp73,54 miliar dari total anggaran yang disiapkan Rp185,28 miliar.

Sedangkan dana PEN, kata Gubri, masih nol persen dari anggaran yang disiapkan Rp25 miliar. Sebab ini berkaitan dengan data calon penerima bantuan PEN.

"Jadi dana PEN ini dari pusat melalui Kementerian Koperasi, yang saat ini datanya sedang divalidasi oleh BPKP. Kalau ini selesai, kami siapkan Pergub tentang kriteria UMKM yang mendapatkan bantuan PEN ini, baru uangnya bisa kita salurkan," ujarnya.