PELALAWAN-Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelamat Lingkungan Hidup Pelalawan (LSM-PLHP), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pertanyakan Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Inti Indosawit Subur Kebun Ukui atau yang tergabung dalam Asian Agri.

PT Indosawit yang memiliki izin Hak Guna Usaha perkebunan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, diduga RSPO-nya cacat hukum. Pasalnya, perusahaan mesti memenuhi beberapa kriteria untuk mendapatkan RSPO tersebut.

"RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) belakangan menjadi isu yang penting dalam dunia perkebunan kelapa sawit. Banyak perkebunan kelapa sawit yang mengejar sertifikat RSPO ini. Termasuk PT Inti Indosawit Subur atau Asian Agri kebun Ukui. Menurut hemat saya, Asian Agri Kebun Ukui ini tak layak mendapatkan RSPO," papar Amril Mukmin, S.Ag, Direktur Eksekutif LSM-PLHP, Sabtu (24/12/2016).

Mengapa RSPO tak pantas diraih oleh PT Asian Agri atau Inti Indosawit Subur?. ‎Menurut Amril, ‎RSPO secara harfiah memiliki arti sebagai suatu konferensi atau perundingan (roundtable) para stakesholder untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (sustainable palm oil). Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pembukaan lahan untuk perkebunan yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab seperti membakar, merusak hutan konservasi ataupun kawasan konservasi dan juga pemeliharaan perkebunan yang kurang tepat. Misalnya, penyemprotan di pinggir parit yang dapat meracuni keanekaragaman hayati, penggunaan pestisida berbahaya dan sebagainya.‎
‎
"‎Ada 8 prinsip RSP0, yakni Transparansi, Undang-undang, Ekonomi, Praktik yang baik, Lingkungan, Sosial, High Consevation Value dan Perbaikan terus menerus. Nah, mestinya perusahaan yang berhak mendapatkan pengakuan RSPO itu harus lulus seleksi 8 kriteria RSPO tersebut. Banyak perusahaan yang mengabaikan kriteria RSPO itu, diantaranya soal lingkungan," beber Amril.

RSPO Asian Agri Kebun Ukui, berdasarkan investigasi dilapangan serta dipertegas oleh kelompok masyarakat dan tokoh adat, tak pelak lagi PT Inti Indosawit Subur (IIS) mengabaikan hingga melakukan pengrusakan lingkungan hidup. Misalnya, fakta dilapangan, PT IIS merusak lingkungan hidup dan mata pencaharian penduduk setempat, yakni sejumlah sungai di areal perusahaan.

"Sungai merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilindungi atau tidak boleh dirusak. Karena, menyangkut kepentingan masyarakat adat serta habitat dan ekosistem sungai tersebut. Fakta dilapangan berbicara, tak sedikit sungai-sungai menjadi porak-poranda oleh eksploitasi kelapa sawit hingga ke bibir sungai oleh PT IIS ini. Jadi, pantaskah perusahaan yang tak mengindahkan lingkungan hidup diganjar RSPO?," tanya Amril.

Dalam waktu dekat, sambungnya, LSM-PLHP akan membawah persoalan ini ke ranah hukum hingga ke Kementerian Lingkungan Hidup RI bersama bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh PT IIS atau Asian Agri Kebun Ukui, Pelalawan.

Ahmad Taufik, Humas PT Asian Agri dikonfirmasi belum ada jawaban. (gfz)

‎ Peristiwa