Ribuan Guru PPPK Rohil Ancam Demo Dinas Pendidikan Akibat TTP Tertunggak, Ini Jawaban Kadis Dikbud

Berita

Ribuan Guru PPPK Rohil Ancam Demo Dinas Pendidikan Akibat TTP Tertunggak, Ini Jawaban Kadis Dikbud

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 10 Feb 2026 11:40

(FotoGoriau.com)

BAGANSIAPIAPI �" Gejolak terjadi di kalangan tenaga pendidik Kabupaten Rokan Hilir. Sebanyak 2.000 lebih guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga Selasa (10/2/2026) belum menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). Hak mereka untuk bulan November dan Desember 2025 tak kunjung cair, memicu rencana aksi unjuk rasa ke kantor dinas terkait.

Ironisnya, dana tersebut dikabarkan sudah dicairkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil pada akhir Desember 2025. Dana itu ditarik oleh mantan Bendahara Dinas Pendidikan, Yundri, sebelum tutup buku tahun anggaran. Namun, hingga Yundri dimutasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, uang tersebut belum didistribusikan kepada para guru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap guru PPPK seharusnya menerima TTP sebesar Rp500.000 per bulan. Jika diakumulasikan untuk dua bulan, total yang diterima mencapai Rp1.000.000, atau sekitar Rp900.000 setelah dipotong pajak. Keterlambatan ini membuat para guru berencana mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil untuk menuntut kejelasan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir, HM Nurhidayat, SH MH, Selasa (10/2/2026), menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah persuasif secara kedinasan. Ia mendesak mantan bendahara tersebut untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

"Intinya kita meminta untuk dibayarkan, dicairkan menjelang memasuki bulan puasa atau Ramadhan tahun ini. Ini hak guru PPPK dan wajib dibayarkan, kita telah minta tanggung jawab beliau (Yundri)," tegas Nurhidayat.

Ia juga meminta para guru untuk bersabar sembari proses penagihan internal berjalan. Sementara itu, Bendahara Disdikbud Rohil yang baru, Andri, mengaku telah berkoordinasi dengan pendahulunya. Meski demikian, kepastian waktu pembayaran masih belum didapatkan.

"Saya masih baru menjabat Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil. Saya sudah berkoordinasi, jawabannya tetap akan dibayarkan hak guru PPPK tersebut, tapi kapan, belum jelas juga," ungkap Andri.

Kekecewaan para guru semakin memuncak ketika salah satu tokoh PGRI Rohil justru menyarankan agar aksi unjuk rasa dilakukan di kediaman pribadi Yundri di wilayah Sintong. Saran tersebut dinilai tidak etis oleh para guru karena persoalan ini menyangkut instansi resmi, bukan urusan pribadi.

"Mana mungkin, kita tak mungkin ke kediaman pribadinya karena ini persoalan kantor atau dinas. PGRI malah menyarankan aksi digelar di rumahnya," ujar salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, Yundri belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi awak media terkait keberadaan dana TTP yang telah ditariknya dari kas daerah tersebut. (Grc)

Sumber: GoRiau.com

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca