JAKARTA - Dalam video pernyataannya yang beredar luas, Wantimpres Agum Gumelar tak hanya menyindir Prabowo namun juga SBY yang mendukung capres 02 itu. Partai Demokrat menjawab sindiran Agum terhadap sang ketua umum.

Agum, dalam video itu, menyindir SBY yang dulunya merupakan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan meneken surat pemberhentian terhadap Prabowo. Agum dan SBY sama-sama merupakan anggota DKP.

"Walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang nandatangan rekomendasi kok malah mendukung, ah itu. Nggak punya prinsip itu orang," kata Agum Gumelar soal dukungan SBY ke Prabowo.

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik tak habis pikir dengan pernyataan Agum. Menurut Rachland, SBY sama sekali tak bisa disalahkan dalam kaitannya dengan dukungan kepada Prabowo Subianto.

"Jangan salahkan Pak SBY. Beliau hanya menjalankan keputusan Rapimnas agar pada Pemilu 2019 Partai Demokrat memiliki calon Presiden, baik kader sendiri maupun bukan. Lagi pula, satu-satunya kubu koalisi yang membuka pintu bagi kami adalah kubu Pak Prabowo-Sandi," kata Rachland.

Menurut Rachland, seharusnya yang disalahkan adalah Jokowi. Menurut Rachland, Jokowi dari awal memiliki 'kuasa' untuk memilih siapa lawannya dalam kontestasi di Pilpres ini.

"Salahkan Pak Jokowi. Berapa banyak yang memilih Pak Prabowo menjadi Presiden, baru akan kita ketahui bulan depan, April. Tapi siapa yang memilih Pak Prabowo sebagai satu-satunya calon presiden pesaing Pak Jokowi sudah dari awal kita ketahui, tak lain adalah Pak Jokowi sendiri," kata Rachland.
Rachland mengatakan, Jokowi dan tim politiknya, didukung partai-partai koalisinya, telah memaksakan Presidential Treshold 20% dalam Pilpres 2019 dengan memakai ulang hasil pemilu 2014. Rachland menganggap hal tersebut sebagai bangunan kepolitikan yang dirancang sengaja untuk memerangkap partai-partai politik masuk ke dalam dua kubu besar koalisi.

"Demi memastikan Pemilu 2019 menjadi laga ulang antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Demi melayani ambisinya berkuasa lagi, Pak Jokowi bukan saja melakukan penggusuran berencana pada bangunan demokrasi kita, namun juga membatasi hak dan kebebasan memilih warga hanya pada dirinya dan Pak Prabowo," tutur Rachland.

Rachland mengatakan, Presidential Treshold pada Pemilu serentak adalah kemustahilan yang telanjang. Bila tak ada treshold, bisa dipastikan Pemilu 2019 akan diikuti oleh lebih dari dua Capres. Dengan demikian, lanjut Rachland, bayang-bayang konflik dan bentrokan massa akibat persaingan tajam antara dua kubu pada hari ini dapat dihindari.

"Atau, bila hasil pemilu yang lalu diizinkan dipakai ulang, kenapa hanya hasil Pemilu 2014 saja yang boleh dipakai? Kenapa tidak pemilu-pemilu sebelumnya juga? Jawabannya adalah dalam Pemilu 2014, PDIP meraih kursi terbanyak di DPR, sekitar 18%. Jadi dengan modal itu mudah sekali bagi PDIP untuk memenuhi Presidential Treshold 20%," kata Rachland.

Politik