Aditya Prahara

Dani M Nursalam

TEMBILAHAN - Dr. Irianto selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kurang memberikan perhatian terhadap keberadaan rumah sakit yang dipimpinnya.

"Dari anggaran yang disediakan untuk RSUD PH melalui APBD Inhil selama ini, belum tampak adanya kepedulian yang betul-betul maksimal dari DPRD dan Pemkab Inhil, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat." ungkap Iriyanto

"Ini dapat dilihat dari jumlah anggaran yang diberikan pada belanja langsung. Dimana pada tahun 2013 dan 2014 lalu hanya sekitar Rp 16 miliar. Kemudian, di tahun 2015 ini malah berkurang hingga hanya Rp 11 miliar, dikarenakan adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat," kata dokter spesialis penyakit dalam ini.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk RSUD PH tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih sangat terbatas.

"Tapi, kita telah memberikan kewenangan penuh bagi RSUD PH terutama dalam mengatur anggaran dan pendapaannya melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," terang Dani.

Senada dengan itu, Plt Sekda Inhil, H Fauzar menyatakan bahwa perhatian serta perlakuan Pemkab Inhil kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan, namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

"Ke depan, ini akan kita sesuaikan kembali, karena menyangkut dengan pelayanan dasar bagi masyarakat," ujar Fauzar.(dit/adv/DPRD)