Anggaran MBG Kurangi Dana Pendidikan? Seskab Teddy: Tidak

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Sabtu, 28 Feb 2026 11:35

(FotoDetikNews)

Jakarta - Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bantah program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi anggaran program pendidikan. Bantahan ini menjadi respons atas pendapat sebagian pihak yang menilai dana MBG mengurangi anggaran untuk program pendidikan.

"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," sebut Teddy di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Jumat (27/2/2026),

Ia menyebut program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Teddy memaparkan terkait anggarannya, sudah melewati kesepakatan pemerintah dengan DPR, termasuk pengambilan kesepakatan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak," ungkapnya.

Teddy menyebut pemerintahan Prabowo tidak menghentikan program-program strategis bidang pendidikan pada era pemerintahan sebelumnya. Ia mengatakan program-program berorientasi peningkatan pendidikan justru ditambah.

Ia menuturkan, yang paling dirasakan guru-guru adalah tunjangan honor diberikan melalui transfer ke daerah. Sementara tahun lalu Presiden Prabowo menginstruksikan supaya setiap bulan, tunjangan tersebut langsung diberikan ke gurunya. Ia menegaskan hal ini juga sudah berjalan.

Sebelumnya, bantahan serupa juga dilontarkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Mu'ti membantah anggapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kurangi anggaran pendidikan di kementeriannya. Ia menyatakan berbagai program pendidikan akan tetap berjalan dan diperluas.

"Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya," tuturnya dalam keterangan resmi Kemendikdasmen,

Alih-alih berkurang, Menteri Mu'ti menyatakan, anggaran pendidikan di Kemendikdasmen justru naik setelah ada MBG. Kemendikdasmen juga tengah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), sebuah alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang sifatnya mendesak.

"Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan)," sambungnya, dikutip dari keterangan resmi Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggaran Pendidikan Dipakai MBG hingga Rp 223 T Digugat ke MK

Polemik soal anggaran pendidikan mencapai Rp 223 triliun yang dipakai MBG ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang guru honorer dan anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, mendatangi MK terkait anggaran pendidikan yang dipakai untuk program MBG. Reza menilai, anggaran pendidikan yang terealisasi belum sesuai dengan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, yakni belum mencapai 20 persen.

Reza mengajukan uji materil UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 khususnya Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), yang didaftarkan dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Sidang awal uji materiil dilakukan pada Kamis, 12 Februari 2026 lalu.

"Menurut kami, kewajiban pemerintah untuk anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagai mandatory spending berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, ternyata realitanya dalam APBN 2026 hanya mencapai 11,9 persen saja," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu, ditulis Senin (16/2/2026).

Ia mengatakan bahwa anggaran pendidikan sesuai UU APBN 2026 mencapai Rp 769 triliun. Namun, anggaran tersebut justru tersedot untuk program MBG sebanyak Rp 223 triliun.

Sumber: (detikNews)

Pemerintahan

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 13:13

38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

Rabu, 18 Mar 2026 09:01

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

Selasa, 17 Mar 2026 16:19

Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

Selasa, 17 Mar 2026 15:39

Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

Selasa, 17 Mar 2026 08:43

Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

komentar Pembaca