internet

Herwanissitas

TEMBILAHAN - Terkendalanya pencairan dana Bantuan Sosial yang selama ini akibatkan oleh masalah badan hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan penyaluran sudah bisa dilakukan melalui Surat Keterangan Bupati Inhil.

Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui intansi terkait diminta untuk segera merealisasikan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah, yang telah dinyatakan lulus verifikasi.

Hal ini ditekankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, terkait tindak lanjut hasil kunjungan kerja yang dilakukan Komisi IV DPRD Inhil ke kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, beberapa waktu.

"Sekarang ini sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk menunda-nunda pencairan dana Bansos, karena cukup dengan Surat Keterangan (SKT) Bupati Inhil sudah bisa direalisasikan," tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas usai menghadiri rapat pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 baru-baru ini.

Pasalnya, menurut penuturan Politisi Muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, berdasarkan hasil konsultasi ke Kemendagri RI, melalui SKT Bupati maka telah memperkuat dalam melakukan pencairan Bansos.

Disamping itu, pria yang akrab dipanggil Sitas ini mengingatkan jangan sampai dalam pengurusan SKT tersebut ada kesan dijadikan sebagai  alasan untuk menghambat pencairan. Sebab ia sempat mendapat laporan ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga dengan sengaja menghambat masyarakat untuk mendapatkan hak Bansos ini.

"Selama ini, saya mendapat laporan ada SKPD yang mencoba menghalang-halangi masyarakat dalam melakukan pencairan. Ini lah yang tidak kita inginkan terjadi," pungkasnya (dit)